Sel. Agu 11th, 2020

Iklan Rokok Merajalela, Pemkot Dibuat Tak Berdaya

2 min read

Reklame berisi iklan rokok terpampang jelas, persis di samping Jembatan S Parman Banjarmasin

KabarKalimantan, Banjarmasin – Iklan rokok kian merajalela di Banjarmasin. Pemerintah Kota (Pemkot) seolah tak berdaya dibuatnya. Penindakan terhadap para pengusaha yang terang-terangan melanggar aturan itu pun tak mampu dilakukan.

Sebut saja seperti iklan rokok yang persis berada di samping Jembatan S Parman. Iklan berukuran super jumbo itu pun tak ayal seperti televisi raksasa yang wajib ditonton oleh masyarakat yang melintas.

“Kalau baliho ini memang jadi langganan iklan rokok. Jarang dipasang iklan lain. Pasti rokok,” ucap Mansah tukang ojek yang biasanya mangkal di depan Kantor Cabang PDAM Jalan S Parman, Senin (4/3/2019).

Aturan pelarangan iklan rokok mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan sudah lama dikeluarkan.

Bahkan, Peraturan Walikota (Perwali) Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 juga sudah jelas melarang iklan rokok dipajang di sepanjang jalan protokol, dan kawasan pendidikan. Akan tetapi sayangnya kedua aturan itu seolah menjadi tumpul.

Baca Juga :   Pemkot Banjarmasin Diminta Tingkatkan Pengawasan Usaha yang Berpotensi Cemari Lingkungan 

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Muryanta menampik jika selama ini Pemkot tak berbuat apa-apa.

Dia mengatakan, selama ini PMPTSP selalu memberikan peringatan kepada para advertising untuk tidak mengerjasamakan reklame dengan iklan rokok.

“Setiap memperpanjang izin kami selalu memperingatkan untuk tidak memasang iklan rokok. Ini salah satu upaya kami,” ucapnya, Senin (4/3/2019).

Muryanta mengakui, soal pengawasan dan penindakan memang tergolong lemah. Sebab, sekarang tak ada lagi menyusul berubahnya susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di Pemkot Banjarmasin.

“Perubahan SOTK yang dulu ada Wasbang di bagian PJU dan reklame sekarang tidak ada lagi. Ini yang menjadi rancu,” ujarnya.

Dengan banyaknya pelanggaran tersebut, dia menginginkan adanya pembentukan tim khusus di bidang pengawasan serta penindakan terkait reklame yang melanggar aturan.

“Harus membentuk tim antara dinas terkait, perizinan, Satpol PP, dan dinas yang mengurus PAD. Kalau tak berizin atau melanggar aturan langsung ditebang, seperti di Bogor,” pungkasnya.

Baca Juga :   384 CPNS Terima SK, Lukman Fadlun: SK CPNS Bukan Tiket Jadi PNS

M Syahbani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.