Ming. Jan 17th, 2021

Ini Kata Pengamat Hukum Kalsel Soal Mahalnya Biaya Parkir di Banjarmasin

2 min read

BANJARMASIN, KK- Banyaknya keluhan masyarakat terkait mahalnya ongkos parkir di Kota Banjarmasin mendapat reaksi dari pengamat hukum Kalsel Dr Fauzan Ramon.

Menurutnya, sah saja jika Pemkot Banjarmasin ingin mendapatkan pemasukan dari pajak parkir.

Hanya saja katanya, keinginan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya itu jangan sampai menimbulkan beban kepada masyarakat.

“Bayangkan sebentar saja parkir sudah Rp3.000. Apalagi parkir dalam waktu yang lama. Ini sama saja memberatkan masyarakat,” cetus pengacara itu saat diwawancarai di Polsek Banjarmasin Tengah, Rabu (22/2/2017).

Sebut saja lokasi parkir yang mengunakan sistem pajak parkir, seperti RSUD Anshari Saleh, RSUD Ulin, Duta Mall, dan sejumlah hotel di Banjarmasin. Mereka menggunakan sisitem parkir dihitung per jam.

Melihat hal itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir memang menguntungkan bagi Pemkot Banjarmasin. Namun di sisi lain, tentu saja masyarakat mendapatkan imbas lantaran harus membayar lebih mahal.

Dari hasil parkir itu, Pemkot Banjarmasin mendapatkan pembagian 30 persen dari total pemasukan suatu tempat yang menggunakan pajak parkir.

Sedangkan untuk PAD hasil retribusi parkir, masyarakat hanya dibebankan membayar Rp2.000 untuk roda dua dan Rp3.000 untuk roda empat, itupun masih banyak yang menarik tarif lebih mahal dari ketentuan.

Ia mengatakan, revisi aturan terkait pajak parkir katanya harus segera dilakukan mengingat saat ini beban masyarakat sudah sangat tinggi, sehingga semestinya pemerintah meringankan bukan sebaliknya memberatkan masyarakat.

“Bisa saja aturannya diubah yang penting jangan memberatkan masyarakat. Begitu pula parkir yang menggunakan retribusi, harus benar-benar tegas dan diawasi,” terangnya.

Fauzan juga menilai, ketidaktegasan Pemkot Banjarmasin membela kepentingan masyarakat menandakan adanya indikasi atau dugaan yang tidak-tidak dari masyarakat. Salah satunya keterlibatan oknum pemerintah sendiri yang berkutat dalam lingkaran bisnis yang cukup menggiurkan ini.

“Aparat Kepolisian dan Kejaksaan jangan tinggal diam. Jika memang ada indikasi penyimpangan, harus diselidiki. Saya terus mengawal persoalan ini karena sangat memberatkan masyarakat,” jelasnya. bur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.