Jum. Sep 25th, 2020

Ini Penjelasan Matnor Ali Terkait Penjualan Minol di Hypermarket dan Supermarket di Banjarmasin

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Anggota Bapemperda DPRD Banjarmasin Matnor Ali mengatakan, di dalam Perda Pengendalian dan Pengawasan Penjualan (Dalwas) Minol di Banjarmasin, minuman beralkohol (Minol) golongan A dengan kadar etanol hanya sampai dengan 5 persen dapat dijual di toko pengecer seperti hypermarket dan supermarket.

Artinya ujar Matnor, memang dalam Perda diperbolehkan menjual. Namun di dalam payung hukum itu juga termuat beberapa ketentuan. Mulai dari batasan jarak, batas waktu penjualan dan aturan lainnya.

Untuk melarang total peredaran minol di Banjarmasin lanjutnya, itu tidak mungkin. Perturan presiden nomor 74 tahun 2013 pun menjelaskan, bahwa minol yang bisa dijual ada tiga golongan, yaitu minol golongan A (Mengandung 5% etanol), golongan B (5%-20% etanol) dan golongan C (20%-50% etanol).

“Aturan presiden itu berlaku di seluruh Indonesia. Tidak mungkin DPRD dan Pemkot Banjarmasin melarang total di dalam Perda. Ini Akan bertentangan. Makanya, daerah diberi kesempatan membuat batasan waktu dan jarak yang tidak termuat di Perpres tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :   Ini yang akan Dilakukan Gusti Yuli Rahman Setelah Dilantik Jadi Anggota Dewan

Dengan adanya batasan jarak dan waktu penjualan minol, menurut politikus Partai Golkat ini, secara tidak langsung, eksekutif dan legislatif di Kota Seribu Sungai, telah melakukan upaya penekanan peredaran minol dengan bebas.

“Dalam Perda, waktu penjualan minol di hypermarket dan supermarket hanya pukul¬†23.00-24.00¬†Wita. ini kan singkat. Bagi yang melanggar ada sanksinya,” terang Matnor.

Belum lagi katanya, pihak dewan juga tengah membuat revisi Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Banjarmasin. Dimana angka retribusinya ditingkatkan menjadi 100 persen dan durasi masa berlaku izinnya pun dikurangi dari dua tahun menjadi satu tahun.

“Dengan aturan yang dulu saja pihak pengusaha tidak ada yang mengajukan perpanjangan izin, apalagi aturan baru ini lebih diperketat. Dulu jika bayar retribusi Rp 100 juta per dua tahun, sekarang meningkat menjadi Rp 200 juta lebih per satu tahun. Inilah upaya kami untuk menekan minol di kota ini,” ungkapnya.

Baca Juga :   Kantor Perizinan Sepi Pengunjung, Ini Alasannya

Diakuinya, retribusi dari izin tempat ini bukan sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin. Namun untuk menekan menjamurnya tempat penjualan minuman beralkohol di kota ini. Bahkan PAD dari sektor tersebut hingga saat ini masih nol.

Terlebih, fakta di lapangan, tambahnya, ditemukan banyak tempat penjualan Minol di kota ini tidak memeliki izin yang sah.

“Jadi siapa saja yang tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan Perda yang berlaku, kami di dewan berharap Pemkot Banjarmasin melakukan tindakan tegas, tidak tebang pilih bagi pengusaha minol yang melanggar aturan,” ingatnya.

Reporter: Smara Aqdimul Azmi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.