Ini Saran Ombudsman Kalsel untuk Ibnu Sina

2 min read
33

KabarKalimantan, Banjarmasin – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Noorhalis Majid menyarankan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mencabut surat pembebastugasan Hamli Kursani sebagai Sekdakot Banjarmasin.

Pasalnya, selama Hamli dibebastugaskan sebagai Sekdakot Banjarmasin berimbas pada ketidaklancaran pelayanan publik. Tentunya, hal ini terus menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.

Maka dari itu Norhalis meminta, Ibnu Sina segera menjalankan tindakan korektif, seperti yang tertuang dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Kalsel yang diserahkan pada 22 Mei lalu.

Baca Juga :   Kasus Covid-19 di Kalsel Jadi Sorotan Presiden

“Karena jika tidak dilaksanakan, LAHP akan kami serahkan ke Kantor Pusat Ombudsman RI untuk dinaikkan menjadi rekomendasi,” ujar Noorhalis Majid, Jumat (25/5/2018).

Jika hal itu sampai terjadi, lanjut Noorhalis, kasus ini tentunya akan berbuntut panjang. Bahkan, ia memperkirakan, kemungkinan terburuk jika Ibnu Sina tetap bersikekeuh maka akan mengancam jabatannya sebagai walikota. “Masalah ini sederhana dan akan selesai bila saran Ombudsman dijalankan,” tegasnya.

Tentu saja, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel tak ingin itu terjadi. Noorhalis menyarankan, Walikota Banjarmasin melunak dengan memulihkan status jabatan Hamli Kursani sebagai Sekdakot Banjarmasin.

Baca Juga :   Akhir 2017, Ibnu Sina Janjikan Guru Honorer Terima SK

Bukan tanpa alasan, Noorhalis menyebut rekomendasi Ombudsman sifatnya imperatif. Karena jika tidak dilaksanakan, tentunya akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Udang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam poin 5 pasal 351 itu disebutkan, jika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsaman akan diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Baca Juga :   Soal Pembongkaran Bangunan Depan RS Sultan Suriansyah, Satpol PP Belum Siap

Dia meyakinkan, Ombudsman merupakan lembaga yang menjunjung tinggi asas demi memberi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memperbaiki pelayanan publik.

“Percayalah bahwa Ombudsman dalam memberikan pendapat dan sarannya didasari oleh keinginan memperbaiki pelayanan publik. Lembaga ini netral, imparsial dan independen, tidak berniat buruk apalagi berpolitik yang mengarah pada menyudutkan seseorang,” tegas Noorhalis.

M SYAHBANI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *