Sen. Jul 13th, 2020

Jawab Pernyataan Yusril, Sebelas Ribu ‘Suara’ Masyarakat Pulau Laut Diserahkan ke PTUN Banjarmasin

2 min read

Kuasa Hukum Pemprov Kalsel Andi Asrun memerima berkas sebelas ribu 'suara' masyarakat Pulau Laut menjawab pernyataan Kuasa Hukum Sebuku Group Yusril Ihza Mahendra yang meragukan suara masyarakat.

KabarKalimantan, Banjarmasin – Tidak kurang dari sebelas ribu tandatangan berserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli masyarakat Pulau Laut yang sudah dikumpulkan diserahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, Kamis (24/5/2018).

Berkas yang diserahkan tersebut sebagai jawaban masyarakat Pulau Laut atas statemen Kuasa Hukum Sebuku Group Yusril Ihza Mahendra yang meragukan aspirasi masyarakat Pulau Laut. Sebab, Yusril sempat mempertanyakan masyarakat yang mana yang dihadirkan dalam persidangan.

“Jadi, kami datang ke sini jangan dikatakan menghayal, jangan dikatakan mengada-ada. Kami tahu pulau kami, itu tanah banyu kami,” ucap Ketua LSM Anak Kaki Gunung Sebatung Hariadi Yusran dalam orasinya.

Tentu saja, statemen Yusril yang dianggap melecehkan tersebut sontak menuai reaksi dari masyarakat. Mereka tidak terima jika penolakan tambang yang sudah disuarakan sejak tahun 2000 untuk Pulau Laut dikatakan sebagai hayalan semata.

Baca Juga :   Miris, Video Jeritan Hati Warga Pulau Laut

“Kami ingin Pulau Laut bebas dari tambang. Tambang itu merusak, dan kami tak ingin pulau kami dikoyak-koyak. Tidak ada janji, tidak ada reklamasi,” tegasnya.

Sebelas ribu tanda tangan berserta KTP dikemas dalam box plastik dan sudah dinotariaskan. Kemudian diserahkan melalui Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Kalsel Andi Asrun, untuk selanjutnya diserahkan majelis hakim PTUN Banjarmasin.

Ada delapan box yang diserahkan, dimana di dalamnya terdapat tanda tangan beserta KTP masyarakat Kabupaten Kotabaru seperti warga Desa Mekarpura, Semisir, Sungai Pasir, Salino, Bekambit Asri dan Desa Sebatung.

Andi Asrun mengucapkan terimakasih atas tindakan masyarakat Pulau Laut yang sudah diberikan sebagai salah satu cara untuk mendukung, serta membantu mereka untuk mendapatkan data dukung sebagai bukti di persidangan.

“Inilah yang sebenarnya yang diinginkan majelis hakim, Anda mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Karena yang terpenting adalah adanya kepentingan umum yang dipertahankan,” ujar Andi.

Baca Juga :   Gelombang Tolak Tambang Pulau Laut Makin Kuat

M SYAHBANI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.