K2 Kalsel akan Gelar Aksi di Istana Negara

KabarKalimantan, Banjarmasin – Rencananya, akhir Oktober 2018, perwakilan tenaga honorer kategori 2 (K2) Kalsel akan menggelar aksi dan menyampaikan aspirasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (PANRB) di Jakarta.

Tidak hanya dari Kalsel saja, rencananya perwakilan K2 dari seluruh daerah di Indonesia pun ikut terjun langsung menggelar aksi penolakan terhadap PermenPAN-RB 36 serta 37 Tahun 2018, tekait seleksi penerimaan CPNS dengan batasan umur.

“Kalau dari Kasel, kami ada 5 orang perwakilan. Belum dari daerah lain, pasti akan lebih banyak lagi,” ucap Ketua Forum Honoren K2 Indonesia (FHK2I) Kalsel, Masniah kepada wartawan di DPRD Banjarmasin, Kamis (25/10).

Menurut Masniah, untuk jumlah honorer K2 di Kalsel sendiri kurang lebih ada 1.370. Kalau di Indonesia ditotalkan mencapai 439.000 orang. “Itu termasuk tenaga teknis dan kesehatan. Makanya kami akan berangkat akhir Oktober nanti,” jelasnya.

Baca Juga :   DPRD Revisi Perda Retribusi demi Menaikkan PAD Banjarmasin

Gelaran aksi ini, kata Masniah, juga akan menyampaikan terkait revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dimana di dalam aturan tersebut tertuang maksimal batasan usia bagi CPNS hanya sampai dengan 35 tahun saja. “Padahal kan umur kami lebih dari itu,” katanya.

Sehingga ia berharap, dengan adanya revisi UU 2014 tersebut, pihaknya dapat mengikuti seleksi CPNS tanpa adanya batasan usia. “Apalagi kalau dihitung, masa bakti kami lebih dari 10 tahun, dan sudah masuk data base 2014 lalu. Semoga cepat direvisi,” harapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah juga berharap, agar pemerintan benar-benar memperhatikan dan dapat mengakomodir apa yang menjadi keinginan honorer K2 tersebut, untuk dapat diangkat menjadi CPNS.

“Apalagi mereka kan sudah lama mengabdi. Kalau bisa itu lebih diperhatikan, paling tidak ada pengehargaan untuknya,” ucap Awan Subarkah.

Baca Juga :   DPRD Kalsel Usulkan Revisi Perda Karhutla

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, juga mendukung  kebijakan pemerintah bersama DPR RI yang kini tengah melakukan revisi terhadap UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Termasuk pegawai kontrak, pengawai tidak tetap (PTT) dan pegawai tetap non PNS, agar memiliki dasar hukum yang jelas.

“Masalahnya, mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun ini, belum memiliki dasar atau payung yang jelas, sehingga revisi UU ASN sangat diperlukan. Insya Allah, apa yang diharapkan itu, segera dapat tercapai,” tutupnya.

Smara Aqdimul Azmi

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here