Sel. Mar 31st, 2020

Kabupaten/Kota se-Kalsel Dapat Penghargaan HAM

2 min read

Pengukungan tenaga Perancang Perundang-Undangan di Kemenkumham Kalsel, Selasa (5/12/2017). Istimewa

KabarKalimantan, Banjarmasin – Provinsi Kalimantan Selatan bakal meraih penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 13 di Bumi Lambung Mangkurat ini masuk kategori Peduli dan cukup Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

Penghargaan akan diberikan pada peringatan hari HAM sedunia ke-69 yang rencananya berlangsung di Hotel The Sunan Solo pada Minggu (10/12/2017) mendatang.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel Imam Suyudi, menyampaikan kabar gembira tersebut. Ia menerima undangan untuk menghadiri acara penganugerahan, beserta para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Imam mengungkapkan bahwa sebelumnya tidak semua kabupaten/kota yang dianugerahi penghargaan. Menurutnya ini merupakan capaian terbaik di Kalsel. “Semoga pada tahun-tahun ke depan Provinsi Kalsel 100 persen kategori Peduli HAM,” Kata Imam, Selasa (5/12/2017).

Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, dua daerah masuk kategori Cukup Peduli HAM, yakni Hulu Sungai Utara (HSU) dan Banjarbaru. Selebihnya masuk dalam kategori Peduli HAM.

Baca Juga :   Kakanwil Kemenkumham Kalsel Berganti

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Unan Pribadi mengatakan capaian ini atas koordinasi yang baik antar stakeholder pusat dan daerah dalam melakukan kajian regulasi untuk dapat mendorong pelaksanaan RANHAM serta terhadap hak-hak asasi masyarakatnya.

“Dimana telah memperoleh hasil yang membanggakan dan menjadi prestasi para Kepala Daerah atas predikat Peduli atau cukup Peduli HAM di Wilayahnya,” ungkap Unan.

Selain kabar baik itu, Kemenkumham Kalimantan Selatan melantik sejumlah pejabat fungsional bertempat di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Kalsel, Selasa (5/12/2017).

Pelantikan itu menambah jumlah pejabat fungsional perancang Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel menjadi 14 orang, setelah dilantiknya Nizar Alfarizy.

Tambahan Sumber Daya Manusia itu diharapkan makin memperkuat peran Kemenkumham Kalsel sebagai law center di daerah setempat. “Khususnya dalam bidang pembentukan Hukum,” ucap Imam Suyudi.

Tugas pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan, menurut Imam, pada dasarnya mirip dengan tugas notaris yang dituntut menyusun akta-akta Notariat. Pejabat Perancang Perundang-undangan bertugas menyusun draft peraturan perundang-undangan, satu di antaranya Peraturan Daerah.

Baca Juga :   Kemenkumham Minta Notaris Optimal Layani Masyarakat

Sementara itu, Nizar Alfarisy yang baru dilantik dan mengambil sumpah, mengaku bangga mengemban salah satu jabatan fungsional di lingkungan Kemenkumham Kalsel. Ia pun mendorong rekan-rekannya yang belum dilantik agar segera menyusul.

Sebab, kata dia, masih ada beberapa orang calon perancang yang akan diikutsertakan dalam Diklat Perancang Perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI yang menggelar diklat tersebut.

Kemenkumham Kalsel juga melantik dan mengambil sumpah Rusyati dan Sularyo sebagai notaris di Kabupaten Banjar.

M ALI NAFIAH NOOR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.