Kajari Balangan Behasil Tangkap DPO Kasus Korupsi Dana Desa Lok Batu

57

KabarKalimantan, Paringin – Kejaksaan Negeri Balangan berhasil menangkap DPO kasus korupsi dana desa . Tersangka Ruspandi, yakni mantan Kepala Desa Lokbatu, Kecamatan Batumandi sempat melarikan diri setelah ditetapkan tersangka.

Semenjak ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2018 kemaren, rupanya, Ruspandi langsung memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lokbatu. Lantas, bukannya bekerjasama melanjutkan penyidikan, lelaki berusia 50 tahun ini memilih kabur dari pemeriksaan.

Setelah beberapa bulan berjalan dan ditetapkan sebagai Target Operasi (TO) Ruspandi akhirnya ditangkap pada Minggu (3/11/2019) di Desa Nilam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Surat penangkapan dikeluarkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Balangan, Khaidir yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan, Marjudin Djafar, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Balangan Ahmadi, dan Staff Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan M Permata Samudera yang langsung melakukan penangkapan terhadap Ruspandi.

“Dua minggu menjabat kajari, saya mendapatkan laporan ada kasus yang belum bisa ditindaklanjuti ketahap penuntutan karena tersangka kabur, langsung saya tindak lanjuti menerbitkan surat perintah penangkapan kepada tim penyidik untuk mencari, mengejar dan melakukan penangkapan,” ucap Kajari Balangan Khaidir saat konferensi pers ungkap kasus tindak pidana korupsi di aula Kejaksaan Negeri Balangan, Selasa (5/11/2019).

Khaidir menerangkan, saat ini status tahanan yakni Ruspandi sudah bukan kepala desa lagi. Seharusnya, Ruspandi pun mengakhiri jabatannya pada September 2019 lalu. Namun karena kasus tersebut, mantan Kepala Desa Lokbatu ini memutuskan mengundurkan diri lebih dini.

Setelah ditanya alasan mengundurkan diri itu, Ruspandi mengaku kalau dirinya takut tertangkap karena telah ditetapkan tersangka atas kasus tindak pidana korupsi. Terlebih kerugian negara yang didapat mencapai kurang lebih Rp 300 juta dari anggaran dana desa tahun 2016.

Diketahui, korupsi yang dilakukan oleh Ruspandi ialah pengerjaan fisik yang dianggap fiktif. Karena Ruspandi pun tidak bisa memperlihatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  laporan pengerjaan kegiatan tersebut.

Ruspandi dianggap melakukan enam kegiatan fiktif yang semuanya merupakan program fisik untuk desa dan dianggarkan pada dana desa tahun 2016. Di antaranya yakni pembuatan pagar belakang dan tempat parkir Kantor Desa sebesar Rp 66 juta, dari Alokasi Dana Desa. Selain itu pengadaan budidaya jamur tiram dan perlengkapannya sebesar Rp 65 juta dari Dana Desa.

Kegiatan lainnya, adalah penambahan dan perbaikan pipa air Distribusi SPAMS Desa Lokbatu sebesar Rp 61 juta, pengadaan generator set (genset) untuk masyarakat sebesar Rp 24 juta. Pengadaan sound system lengkap/alat musik sebesar Rp 43.500.000, dan pengadaan panggung besi sebesar Rp 25 juta.

Adapun total realisasi anggaran yang tidak dilaksanakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak dibuatkan SPJ (Surat Pertangungjawaban) oleh Ruspandi sebesar Rp 284.500.000.

Reporter: Fm Hidayatullah

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here