Kajati Keluarkan Surat Perintah Penyelidikan RSUD Ulin

KabarKalimantan, Banjarmasin – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Abdul Muni, mengeluarkan perintah penyelidikan atas dugaan korupsi RSUD Ulin Kota Banjarmasin. Sikap Abdul Muni itu merespons desakan LSM yang terus mengusik dugaan rasuah di RSUD Ulin.

Ia memerintahkan Asisten Pidana Khusus untuk segera mengusut. “Saya sudah keluarkan surat perintah penyelidikan terkait laporan yang telah kami terima yang menyatakan adanya dugaan korupsi di rumah sakit terbesar di Kaslel ini,” ujar Muni di hadapan peserta unjuk rasa yang memenuhi pelataran Kejati Kalsel, Kamis (5/10/2017).

Massa mempertanyakan perkembangan kasus yang sedang ditangani pihak kejaksaan. Mereka menyoal dugaan korupsi di RSUD Ulin karena ada pemotongan dana proyek 5 Persen yang diperuntukkan THR karyawan rumah sakit itu sebanyak 2.000 orang.

“Tapi kenyataannya yang dibagikan hanya 3 persen, dan dua persen tidak diketahui rimbanya,” ujar pengunjuk rasa.

Muni mengatakan semua masalah dugaan korupsi sudah ditangani. Ia menjamin kasus yang ditangani tetap berlanjut, hanya menyangkut masalah waktu saja. Selain itu, Muni mengakui ada keterbatasan tenaga untuk menyidik kasus pidana.

Muni mengklaim tidak pandang bulu saat mengusut tindak pidana. “Siapapun yang diduga melakukan korupsi tentunya akan berhadapan dengan masalah hukum,” ujar Abdul Muni.

Ia mengingatkan bahwa jaksa tidak hanya menangani masalah korupsi saja, tetapi masalah hukum lain seperti pidana umum,  masalah intelijan, dan tata usaha negara (datun). “Makanya kita perlu bersabar,” kata Muni.

Ia pun minta pengunjuk rasa menanyakan masalah korupsi pada pihak kepolisian karena juga mengusut perkara korupsi.

Soal dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Kalsel, Muni mengakui baru saja menerima hasil pemeriksaan pihak BPKP. Menurut dia, jaksa sebagai penegak hukum berada di tengah.

Ia akan meneruskan ke pengadilan asalkan berkas dari kepolisian sudah beres. Begitupun kalau pengadilan sudah memutus vonis, maka kejaksaan mengeksekusi vonis tersebut.

“Dalam menangani suatu perkara kita tidak boleh menzalimi tersangka. Kalau orang tersebut tidak terbukti bersalah tentunya bisa dibebaskan, sebab menzalimi orang itu adalah dosa besar,” ujar Muni.

Mengutip Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016, Muni menuturkan, kejaksaan mendorong penyelesaian lewat Inspektorat masing- masing lembaga. Adapun kejaksaan baru turun kalau sudah ada bukti kuat pelanggaran hukum.
Massa juga melaporkan masalah dugaan korupsi proyek taman di kantor Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru senilai Rp 7 Miliar.

M. SYAHBANDI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here