Sel. Jun 2nd, 2020

Kebijakan Menkeu RI Terkesan Menghambat Percepatan Pembangunan Daerah

1 min read

KabarKalimantan, Batulicin – Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati se-Indonesia penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menghentikan proses pengadaan barang dan jasa, kecuali bagi Dinas Kesehatan dan Dinaa Pendidikan.

Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Sekretaris Daerah H Rooswandi Salem angkat bicara. Ia mengatakan, DAK yang seyogyanya bakal diterima 100 persen pada 2020 inj, bisa saja ditunda atau bahkan dibatalkan.

“Padahal kami sudah melakukan perencanaan menggunakan DAK 2020 ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Kalau tertunda seperti ini, tentunya sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ujar Rooswandi, Sabtu (28/3/2020).

Rooswandi memastikan, pada 2020 ini semua pembangunan Infrastruktur di Tanah Bumbu baik di kota maupun di pedesaan yang biayanya dari DAK akan terhambat. “Akibat kebijakan Menkeu ini, terpaksa kami menghentikan penggunaan DAK baik yang sedang berjalan ataupun yang belum dilaksanakan,” ucapnya.

Baca Juga :   Bupati Tanbu: Opini WTP Jadi Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan Menkeu tersebut, maka DAK untuk daerah akan dipangkas dan digunakan untuk dana Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan (P3) Covid-19).

“Saya rasa kebijakan ini kurang tepat, sebab DAK tersebut berasal dari sumber daya alam daerah. Kalau pemerintah pusat ingin menggunakan dana untuk biaya pencegahan virus corona kan bisa dengan cara mengurangi anggaran belanja kementerian,” pungkasnya.

Reporter: Slamet Riadi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.