Kejari Balangan Tahan Mantan Kepala Desa Bungur dan Kontraktor Proyek Desa

4349

KabarKalimantan, Paringin – Mantan Kepala Desa Bungur, Kecamatan Batumandi Rahmansyah dan seorang kontraktor Bambang Hermanto resmi ditahan Kejaksaan Negeri Balangan terkait penyelewengan anggaran dana desa sebesar Rp 283 juta.

Dua tersangka didampingi kuasa hukumnya datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Balangan setelah dilakukan pelimpahan oleh pihak Polres Balangan, Kamis ( 29/3/2018).

Setelah dilakukan kelengkapan berkas pemeriksaan kesehatan, kedua tersangka langsung dibawa menuju Lapas Tipikor Banjarmasin.

Kasus ini berawal dari penyelenggaraan, pada tahun anggaran 2016 lalu Desa Bungur mendapatkan anggaran pendapatan belanja desa ( APBDes) sebesar Rp 1.113.158.000 dengan rincian pengunaaan yakni;

1. Dana Desa ( DD) sebesar Rp 593.189.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar RP 515.114.000, dan
3. Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 4.855.000

Angaranran tersebut digunakan atau dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Puul Permai dengan anggaran sebesar Rp 200 juta dan pembangunan pagar kantor desa sebesar Rp 83 juta.

Baca Juga :   Bupati Ansharuddin Hadiri Halal Bihalal Kecamatan Paringin Selatan

Dari dua pengerjaan proyek desa itu, Rahmansyah selaku pejabat kepala desa kala itu menunjuk CV Batumandi Permai yang merupakan milik Bambang Hermanto sebagai kontraktornya.

Dari hasil pengerjaan diduga terdapat penyelewengan anggaran dan setelah dilakukan audit oleh Inspektorat melalui audit khusus pengelolaan keuangaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 705/08/TIM/LHP-KS/Inspektorat-BLG/2017 tanggal 5 oktober 2016 dalam pembangunan JUT Puul Permai dan pembangunan Pagar Kantor Desa Bungur 2016 telah menimbulkan kerugian uang negara.

Kejari Balangan Tommy Kristanto melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Herry Wahyudhi menyatakan, penahanan kedua tersangka ini setelah pelimpahan berkas oleh pihak kepolisian.

“Kedua tersangka ini kami tahan terhitung tanggal 29 Maret sampai 17 April 2018 di Lapas Tipikor Banjarmasin sebelum dilakukan proses persidangan,” terang Herry.

Kedua tersangka ini akan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Jo 55 Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman 20 tahun.
Dari kasus ini, Herry berharap kepala desa dan penyelenggara proyek harus menjadikannya sebuah pelajaran, serta peringatan bagi kepala desa lain agar bisa menjalankan dana desa sesuai aturan supaya terhindar dari pelanggaran hukum. Terlebih dana desa sekarang jumlahnya sangat besar.

Baca Juga :   Ada Sunatan Massal di Rangkaian Acara Hari Jadi Kabupaten Balangan

“Ini bukti bahwa tidak ada istilah kepala desa kebal hukum terkait penggunaan dana desa. Jika terbukti melakukan korupsi maka akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
FM HIDAYATULLAH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here