Keluarga Pensiunan TNI AL Menuntut Sertifikat Tanah

303
Keluarga pensiunan TNI AL menunjukkan bukti kepemilikan tanah saat mengadu ke DPRD Kalsel, Kamis (21/12/2017) Redkal.com

Kabarkalimantan, Banjarmasin – Sri Mulyati (77) beserta 80 kepala keluarga pensiunan TNI Angkatan Laut harus gigit jari. Maklum, mereka tak kunjung mendapatkan sertifikat tanah yang diberi pemerintah. Sejak tahun 1993, Sri Mulyani hanya diberi surat keterangan tanah sebagai pegangan.

Puluhan tahun menggantung, mereka mengadukan nasib ke DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (21/12/2017). Pada 1973, wanita sepuh itu berkisah, ada perjanjian perwira Angkatan Laut bernama Sukamto untuk meminjam tanah, dengan perjanjian akan selalu diperpanjang setiap 10 tahun sekali.

Sukamto, kata Sri, meminjam tanah atas seijin Gubernur Kalsel kala itu dalam periode 10 tahun pada 1973 – 1983. Dalam perjanjian, jika dalam kurun waktu tersebut tidak diperpanjang lagi, tanah akan diserahkan kepada kepala daerah setempat. “Dan dari bapak Gubernur memberikan pada kami-kami ini,” kata Sri Mulyani, Usai pertemuan dengan Komisi I DPRD Kalsel.

Baca Juga :   2019, Semua Bidang Tanah di Banjarmasin Bersertifikat

Persoalannya, Sri mengatakan, Badan Pertahanan Nasional Republik Indoneisa (BPN RI) Kabupaten Banjar tidak berani menerbitkan sertifikat tanah karena warga kesulitan memperlihatkan surat pelepasan hak dari Angkatan Laut.

“Kami sejak 24 tahun itu selalu membayar pajak tanah,” kata Sri.

Sri Mulyani di dampingi Suarni (67) dan beberapa warga lainya sudah mendatangi Komisi I DPRD Kalsel supaya bisa dibantu pengurusan sertifikat tanah tersebut.

Sebelumnya pada 2009, warga yang diwakili Suarni sudah mengirimkan surat beserta prroposal ke Departemen Keuangan dan Departemen Pertahanan agar memberikan surat pelepasan hak dari TNI AL. Tapi tk kunjung ada respons.

Kepala BPN Kabupaten Banjar, Gunung Jayalaksana mengatakan secara yuridis masyarakat sudah memenuhi syarat ketentuan permohonan sertifikat. Namun Gunung memerlukan tanda bukti jika tanah tersebut bukan milik atau aset TNI AL.

“Nah kami hanya perlu satu persyaratan lagi yakni yang disebut surat Pelepasan dari Angkatan Laut. Kalau itu sudah ada, tidak menunggu bulan dan tahun, mungkin dalam waktu 90 hari sertifikat selesai,” tutur Gunung Jayalaksana.

Baca Juga :   Kotabaru Diklaim Banyak Potensi SDM Jadi Tentara

Ia berharap dengan apa yang disampaikan masyarakat bisa segera mendapat persetujuan dari pihak TNI AL.

M RIZAL KHALQI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here