Keprofesionalan Gakkumdu Dipertaruhkan di Pilkada 2020

Komisioner Divisi Penindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo

KabarKalimantan, Banjarmasin – Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dinilai masih rendah.

Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut, dari 533 pelanggaran, yang bisa terselesaikan baru 120 kasus.  Dengan kata lain inkrah di pengadilan.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, rendahnya penyelesaian pelanggaran ini disebabkan adanya masalah di internal Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Lebih rinci Ratna menjelaskan, permasalahan yang cenderung muncul terkait adanya berbeda pandangan, atau persepsi antara kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu sendiri.

“Ketika tiga unsur ini tidak memiliki persepsi yang sama, maka proses tidak bisa diteruskan,” ucapnya usai Rapat Koordinasi Evaluasi Gakkumdu, di Hotel Aria Barito, Selasa (25/6/2019).

Divisi Penindakan Bawaslu RI ini menerangkan, penyebab munculnya perbedaan persepsi hingga berujung pada perdebatan itu biasanya dilatarbelakangi masuknya unsur-unsur selain kepentingan penegakan hukum.

“Secara umum pembahasan di Gakkumdu berjalan dengan baik. Tapi di beberapa tempat masih ada kendala. Salah satunya perbedaan persepsi. Biasanya latar belakangnya, tanda kutip ada kepentingan lain,” jelasnya.

Lebih lanjut Ratna menuturkan, masuknya unsur tersebut diprediksi bakal semakin meruncing di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Kekhawatiran akan adanya “kepentingan lain” maupun intervensi terhadap institusi yang berada dalam Gakkumdu menjadi momok yang harus ditanggulangi.

“Apalagi menghadapi pilkada 2020. Yang mengikutsertakan calon petahana, disitu biasanya ada muncul hal-hal yang menghambat penanganan,” imbuhnya.

Sebab, menurut dosen pada bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah ini diketahui bahwa, tidak bisa dipungkiri lembaga yang ada di Gakkumdu memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah.

“Karena kita tahu unsur polisi dan jaksa bagian dari anggota forum komunikasi daerah. Sehingga tak bisa kita naifkan hubungan kedekatan secara institusi bisa jadi mempengaruhi,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, keprofesionalan Gakkumdu di Pilkada 2020 semakin dituntut lebih baik. Sehingga diharapkan penegakan hukum untuk penanganan Pemilu bisa berjalan dengan semestinya.

“Rakor ini menjadi media, untuk mempertemukan tiga unsur ini untuk menyatukan persepsi soal keterpenuhan unsur-unsur tindak pidana Pemilu,” pungkasnya.

Reporter: M Syahbani

Baca Juga :   Ketua Bawaslu RI: Ramadhan Jangan Dipakai Kampanye

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here