Kerja Cepat, Perkim Ubah Teknis Pembebasan Lahan

2972

KabarKalimantan, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel Kalsel) menarget proses peningkatan tiga jembatan yakini Sungai Gardu I, II dan Sungai Lulut dilakukan tahun ini.

Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam hal pembebasan lahan di tiga lokasi tersebut harus kerja ekstra cepat.

Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Banjarmasin harus mencari jalan alternatif agar percepatan bisa dilakukan yakni dengan  mengubah tata cara teknis pembebasan.

Berdasarkan informasi dari Dinas Perkim bahwa pemetaan dan pengukuran lahan di tiga lokasi tersebut sudah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Setelah pemetaan dan pengukuran itu dilakukan, selanjutnya dalam waktu dekat Perkim berencana memanggil semua warga yang lahannya terdampak pembebasan.

Akan tetapi pemanggilan ini bukan untuk penyampaian harga setelah proses penghitungan oleh tim appraisal, seperti yang bisa dilakukan. Pemanggilan itu melainkan  verifikasi data terkait kelengkapan bukti surat kepemilikan lahan.

“Proses ini akan kami mulai minggu depan. Kami akan memanggil warga untuk memverifikasi dokumen alas hak mereka,” ucap Kepala Disperkim Banjarmasin, Ahmad Fanani Saifuddin, Kamis (9/5/2019).

Fanani mengungkapkan, teknis yang diterapkan kali ini memang berbeda dari biasanya. Perkim mendahulukan verifikasi dokumen kepemilikan sebelum penyampaian harga, untuk mengetahui besar kecilnya kendala yang akan dihadapi.

“Kalau sudah diverifikasi maka akan diketahui mana yang pembayaran lancar dan mana yang potensi konsinyasi. Kalau tak begini kami akan kerja dua kali, jadi bolak balik nanti,” imbuhnya.

Dia mencontohkan, kendala yang biasanya dihadapi, ketika harga ditetapkan dan disampaikan terlebih dahulu ternyata pemilik tak bisa menunjukan dokumen kepemilikan.

“Misal sertifikatnya ada cuma dijaminkan di bank. Jelas ini nanti menjadi lambat, harus melalui konsinyasi. Karena kalau dokumen tak lengkap kami tak mungkin bisa bayar secara langsung,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Fanani, saat verifikasi nanti warga diminta untuk membawa dokumen asli, bukan copyan. Agar memudahkan pendataan yang mereka lakukan.

Selain itu, saat ditanya apakah proses pembebasan ini bisa terlaksana sesuai target. Fanani menjawab bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin karena memang sebuah keperluan yang harus segera dilaksanakan.

Dia pun berharap agar pihak Pemprov juga turut mengikuti proses pembebasan guna mengetahui sejauh mana proses ataupun kendala yang dihadapi.

“Misal harus ke pihak sebelah (Konsinyasi) Provinsi harus tahu ini bagaimana strateginya dengan kontraktor. Jadi kedatangan pihak provinsi tadi kami sambut baik sekali,” pungkasnya.

Reporter: M Syahbani

Baca Juga :   Pendaftar Harus S1, 54 THK2 di Banjarmasin Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here