KPAK Minta Kejati Kalsel Tuntaskan Kasus Korupsi

414

KabarKalkmantan, Banjarmasin – Puluhan warga dari OKP dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Penggiat Anti Korupsi (KPAK) melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, Rabu (28/3/2018).

Kedatangan para pendemo yang lengkap dengan atribut tersebut menyuarakan aspirasi terkait penanganan kasus dugaan perkara korupsi yang ditangani Kejati Kalsel.

Ada enam poin yang mereka sampaikan, yakni perkembangan penanganan kasus dugaan perkara korupsi APBD Kabupaten BalanganTahun Anggaran 2016 senilai Rp 14,8 miliar di enam SKPD yang diduga melibatkan Bupati Balangan.

Kemudian, kelanjutan perkara yang dilimpahkan Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung pada 26 Juli 2017, yakni kasus dana atau anggaran APBD Kabupaten Balangan TA 2017 senilai Rp 14,5 miliar di Dinas Kesehatan yang penanganan perkaranya dilimpahkan ke Kejati Kalsel.

Selain itu, proyek Optimal SPAM (jaringan pipa Air Baku) TA 2016 senilai Rp 74 miliar yang dikerjakan PT CSP di Dinas PUPR Kabupaten Batola yang awal kasusnya ditangani pihak Kejagung kemudian diserahkan ke Kejati.

Selanjutnya, kelanjutan kasus dugaan korupsi proyek gedung sarana rehabilitasi IPWL Kalimantan Selatan senilai Rp 5,9 miliar TA 2016 di Direktur RSKP Napza Direktorat Jenderal Rehabilitasi Kementerian Sosial RI yang dikerjakan oleh PT SKB dan CV PLN.

Serta perkembangan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas anggota dewan yang hingga saat ini belum ada tersangkanya serta kasus basis jilid II yang kerugiannya mencapai sebesar Rp 27,5 miliar.

Mereka meminta pihak kejaksaan segera menuntaskan kasus-kasus yang sedang pihaknya tangani dan secepatnya menetapkan para tersangkanya.

Beberapa orang perwakilan unjuk rasa damai disambut pihak kejaksaan dengan melakukan audinsi di Aula Kejati secara tertutup.
Menurut Aspidsus Kejati Kalsel Munaji, audinsi yang pihaknya lakukan dengan perwakilan dari pengunjuk rasa untuk menjawab semua aspirasi yang disampaikan khususnya terkait kasus yang pihaknya tangani.

“Semua kasus yang kita tangani masih berlanjut dan masih menunggu keterangan ahli maupun audit BPKP, ” ucap Munaji.

Munaji menambahkan, sedangkan untuk kasus bansos menurutnya sesuai petunjuk dari Mahkamah Agung tidak ada lagi atau sudah mentok. “Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tidak ada petunjuk adanya keterlibatan yang lainnya,” terangnya.
SYAHBANDI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here