Rab. Sep 30th, 2020

KPK Dorong Wartawan Banjarmasin Liputan Investigasi

3 min read

KPK, Tempo, dan Dewan Pers melatih sebagian wartawan yang bertugas di Banjarmasin cara peliputan investigasi, Rabu (29/11/2017). Isitimewa

KabarKalimantan, Banjarmasin – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tempo, dan Dewan Pers menggelar Lokakarya Jurnalis Antikorupsi Jurnalistik Investigasi terhadap puluhan wartawan di Kota Banjarmasin. Kepala Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, mengatakan pelatihan ini bertujuan meneguhkan kembali pers sebagai fungsi kontrol sosial lewat peliputan investigasi reporting.

Priharsa mengatakan KPK melihat peran media sangat penting dalam mengungkap skanda korupsi di daerah. Ia meyakini ada ruang-ruang gelap di setiap pemerintahan yang mesti diuangkap ke khalayak luas. “Kami menganggap pers sebagai mitra strategis KPK,” kata Priharsa Nugraha saat pelatihan jurnalistik investigasi di Swiss Bell Hotel Banjarmasin, Rabu (29/11/2017).

Menurut Pemimpin Redaksi Tempo.co, Wahyu Dhyatmika, jurnalistik investigasi mesti terus didorong di tengah banjir informasi media sosial. Sebab, kata dia, perkembangan teknologi media sosial memberi ruang kebebasan setiap orang melaporkan peristiwa secara cepat yang mengubah landskap pemberitaan media konvensional.

Baca Juga :   Begini Kronologis KPK Tangkap Bupati HST

Selain itu, Komang—sebutan akrab Wahyu Dhyatmika—menuturkan kepercayaan publik terhadap pers mulai luntur seiring konten berita yang kurang berkualitas. Itu sebabnya, ia mengajak wartawan di daerah menekuni gaya jurnalistik investigasi sebagai solusi atas merosotnya kepercayaan publik.

“Jurnalistik investigasi bisa jadi jawaban mengembalikan kepercayaan publik pada media. Hanya wartawan yang bisa melakukan kerja jurnalistik investigasi, yang enggak dimiliki blogger atau penulis di medsos,” kata pria yang merangkap anggota International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) itu.

Komang mendorong pemilik media lokal untuk berkolaborasi membentuk pola peliputan investigasi. Ia mencontohkan Tempo dan sembilan media lain di Jakarta sepakat bekerjasama peliputan investigasi yang akan dideklarasikan pada 14 Desember 2017. Sebelumnya, beberapa liputan investigasi Tempo hasil kerja sama media lain dalam membongkar skandal, seperti Panama Papers, Paradise Papers, dan nasib buruk ABK asal Indonesia di kapal berbendera Taiwan.

Baca Juga :   KPK Kembali Datangi DPRD Banjarmasin

Selain mengembalikan public trust, kata dia, jurnalistik investigasi merupakan alternatif solusi atas pendapatan iklan media konvensional yang terus merosot dalam dua-tiga tahun terakhir. Komang meyakin publik menanti karya jurnalistik berkualitas yang lebih orisinal semacam investigasi reporting di tengah tsunami informasi dunia digital. “Wartawaan harus kembali ke khitahnya,” Komang berujar.

Seorang jaksa KPK, Abdul Basir, menuturkan pers punya peran strategis dalam mengungkap dan mengawal sebuah tindak pidana korupsi di daerah. Menurut dia, sebagian kerja penindakan KPK berawal dari pemberitaan di media massa. Alhasil, Basir mengatakan pers mesti meneguhkan fungsi kontrol sosial di tengah iklim berdemokrasi.

Ia menuturkan korupsi berkontribusi menciptakan kemiskinan massif, pengangguran, dan kerusakan alam. Selain itu, Basir mencontohkan aneka modus korupsi yang pelakunya sudah divonis penjara. “Ada kasus yang menentukan anggaran proyeknya justru swasta, karena sudah bagi-bagi uang ke oknum pejabat dan DPR,” ujar Abdul Basir.

Baca Juga :   Iwan Rusmali Dicopot, Ananda Jadi Ketua DPRD Banjarmasin

Adapun Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Pengaduan Etik Dewan Pers, Imam Wahyudi, mendorong wartawan mesti lebih profesional dengan berpegang teguh kode etik jurnalistik di era serba cepat saat ini. Sebab, menurut dia, peliputan investigas menuntut akuntabilitas seperi transparasi, akses, respons cepat, dan bertanggung jawab.

“Yang perlu dilakukan adalah sinergi, kritis, meningkatkan kompetensi dan ketaatan terhadap etika jurnalistik,” kata Imam Wahyudi.

Dia menuturkan dalam periode Januari-Oktober 2017 sudah ada 500-an pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan di media. Dari angka, Imam mengakui sekitar 80-an persen pengaduan karena kekeliruan pers yang tidak memegang kode etik jurnalistik ketika penulisan. Imam menduga ada kemungkinan pengaduan terus meningkat bila wartawan mengabaikan kode etik jurnalistik di tengah perkembangan informasi yang serba cepat.

DIANANTA PUTRA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.