KPK Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Bupati HST

255
Bupati HST, Abdul Latif alias Majid Hantu. Istimewa

KabarKalimantan, Banjarmasin – Tiga tersangka kasus suap menyusul Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (HST Kalsel) Abdul Latif yang telah lebih dulu ditahan KPK. Ketiganya tampak mengenakan rompi tahanan warna oranye.

Abdul Latif menjadi tersangka pertama yang ditahan KPK. Dia tampak ditahan pukul 15.54 WIB di Rutan KPK.

Setelah itu, KPK mengadakan konferensi pers pengumuman tersangka Latif. Kemudian, secara berurutan, 3 tersangka lainnya turut ditahan yaitu Donny Winoto (Direktur Utama PT Menara Agung), Fauzan Rifani (Ketua Kadin HST Kalsel) dan Abdul Basit (Direktur PT Sugriwa Agung). Donny tampak mengenakan rompi tahanan pukul 16.30 WIB dan langsung dibawa ke rutan di Polres Jakarta Timur.

Fauzan dan Abdul Basit tampak bersamaan keluar dari lobi KPK pukul 17.05 WIB. Keduanya ditahan di Rutan Guntur.

Latif, Fauzan, dan Basit disebut KPK sebagai penerima suap. Sedangkan Donny sebagai pemberi suap. Pemberian suap itu diduga terkait pembangunan ruang kelas I, kelas II, VIP dan Super VIP di RSUD Damanhuri. Dugaan commitment fee proyek ini adalah 7,5 persen atau sekitar Rp 3,6 miliar.

Baca Juga :   Rusmali Tersangka, Golkar Siapkan Pengganti Ketua DPRD Banjarmasin

Realisasi pemberian itu disebut KPK terbagi menjadi 2 termin. Termin pertama yaitu pada rentang September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar dan termin kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar.

“Sebagai komisi, DON (Donny Witono) melakukan transfer ke FRI (Fauzan Rifani) sejumlah Rp 25 juta,” imbuh Agus.

Barang bukti yang diamankan KPK yaitu rekening koran atas nama PT Sugriwa Agung dengan saldo Rp 1,825 miliar dan Rp 1,8 miliar, uang dari brankas di rumah dinas Latif sebesar Rp 65.650.000, dan uang dari tas Latif sebesar Rp 35 juta.

Atas perbuatannya, Latif, Fauzan, dan Abdul dijerat dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca Juga :   Waduh, KPK Diduga OTT Bupati HST

Sedangkan, Donny dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

DETIK │ DP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here