KPU Kalsel Bantah Telah Terjadi Pergeseran Suara

2074
Ketua KPU Kalsel Sarmuji saat ditemui di ruang kerjanya

KabarKalimantan, Banjarmasin – Proses Pemilu haruslah bersifat jujur dan adil (Jurdil). Keutuhan suara rakyat adalah marwah demokrasi yang harus selalu dijaga.

Namun bagaimana jika demokrasi dicederai dengan berbagai kecurangan yang dilakukan peserta pemilu bahkan tidak jarang melibatkan aparat pelaksana Pemilu sendiri?

Berbagai cara ditempuh untuk menang dalam perolehan suara di Pemilu. Tidak hanya dengan cara baik-baik, bahkan tindakan tidak terhormat pun bisa saja dilakukan. Seperti halnya menggeser hasil dengan cara jual beli suara.

Desas desus pergeseran suara itu terdengar samar-samar. Muncul dugaan kegiatan melanggar hukum ini sedang terjadi Kalsel, bahkan rumornya melibatkan pelaksana Pemilu.

Namun Ketua KPU Kalsel, Sarmuji buru-buru membantah praktik haram tersebut,” Setahu kami tidak ada. Kalau ada yang lain, silakan laporkan,” ucapnya, Senin (29/4/2019).

Dia mengatakan, andaikan itu benar terjadi di lembaganya tentu pelakunya sudah melanggar pakta integritas sebagai petugas Pemilu yang memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan sesuai perundang-undangan.

“Saya tidak ada mendengar kawan-kawan bertindak seperti itu. Saya sebagai ketua KPU Provinsi baru mendengar. Tapi kalau ada laporan. Silakan laporkan ke Bawaslu, kalau Bawaslu terlibat laporkan ke DKPP,” ujarnya.

Dia mengakui, kemungkinan pelanggaran bisa saja terjadi. Akan tetapi peluang itu sangat kecil. Terlebih saat ini C1 sangatlah diawasi, baik saksi partai, caleg, ataupun pengawas lainnya.

“Karena dari C1 plano, DA yang ada di kecamatan, DB di kabupaten dan DC yang nantinya ada di kami itu tidak boleh berubah, harus sesuai. Kalau ada digeser, itu namanya permainan. Dan melanggar hukum,” imbuhnya.

Berbicara andai pelanggaran itu benar terjadi, hingga berujung gugatan lanjut Sarmuji, C1 yang menjadi kunci bisa saja dibuka dan direview kembali untuk melihat kebenaran. Bahkan jika memang masih belum puas dengan hasilnya, gugatan bisa berujung pada penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang.

“Makanya ketika di kabupaten ada masalah dan digugat, bisa kembali ke C1. Atau C1 plano. Kalau tidak bisa juga bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bisa saja MK meminta buka plano, atau jika tidak ada, ke penghitungan ulang, atau pemungutan suara ulang,” pungkasnya.

Reporter: M Syahbani

Baca Juga :   KPU Kalsel Nyatakan Enam Balon DPD RI Memenuhi Syarat Dukungan

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here