Ming. Jan 17th, 2021

Kuasa Hukum Serahkan Kesimpulan ke PTUN

2 min read

 

Masing-masing kuasa hukum dari pihak penggugat dalam hal ini Sebuku Group dan tergugat dari pihak Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyerahkan kesimpulan hasil proses persidangan ke majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, Kamis (31/5).

Berkas kesimpulan terkait gugatan pencabutan IUP OP tiga perusahaan Sebuku Grup yakni, PT Sebuku Sejaka Coal, PT Sebuku Tanjung Coal, dan PT Sebuku Batubai Coal dan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor tersebut dilakukan secara bergantian untuk selanjutnya diputuskan pada 7 Juni mendatang.

Kuasa hukum tergugat, Andi Asrun mengemukakan, kesimpulan yang diserahkan merupakan atas pertimbangan aspirasi masyarakat Pulau Laut yang menolak tambang sebelum adanya pencabutan IUP OP tiga perusahan Sebuku Grup.

“Penolakan tambang jauh dilakukan sebelumnya. Bukan hanya yang baru ini saja. Sebelum-sebelumnya juga disampaikan ke DPRD oleh masyarakat. Ini tentunya menjadi salah satu acuan kami,” kata Asrun usai menyerahkan berkas kesimpulan.

Asrun melanjutkan, kemudian ada fakta dimana operasi tambang di Pulau Laut memang tidak bisa dilakukan. Alasnya karena memang daya dukung dan daya tampung untuk tambang di sana sangat rendah. Sehingga jika tetap dipaksakan maka berakibat fatal bagi alam dan lingkungan Pulau Laut.

“Ini juga sempat disampaikan saksi ahli dari penggugat dalam keteranganya di persidangan sebelumnya. Maka jelas ini sejalan dengan kajian yang sudah dilakukan,” katanya.

Kemudian, untuk mencabut IUP OP  tiga perusahaan tambang Sbuku Group, sangat kuat, karena mereka pertama tidak melaksanakan kewajibannya. Karena itu, faka ini menunjukkan ada pelanggaran Pasal 119 UU Minerba dan oleh karena itu dilakukan peringatan sampai dua kali, penghentian sementara dan akhirnya putusan yang sudah berdasar kajian akademis. Secara khirarki sudah jelas dan tindakan Pemerintah sudah tepat.

Ada juga kepentingan umum yang dikorbankan. Jalan holling yang dibangun memotong jalan provinsi dan dikeluhkan masyarakat.

Selain itu fitnah yang ditebar oleh kuasa hukum penggugat, dimana dikatakan oleh saksi ahli yang dihadirkan penggugat pendemo yang salam ini menyuarakan  penolakan tambang Pulau Laut merupakan bayaran. Kemudian, itu dijawab dengan bukti dokumen 11.000 dukungan penolakan warga yang sah dan sudah dinotariskan.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT Sebuku Group, Yusuf Pramono menjelaskan poin dalam kesimpulan yang diajukan bahwa fakta dan bukti yang ada di dalam persidangan dirangkum dan dimasukan dalam satu kesimpulan.

“Kami keberetaan pencabutan IUP OP Tiga perusahaan tambang hanya karena adanya penolakan masyarakat,” katanya.[]

 

 M Syahbani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.