Kam. Mei 28th, 2020

Kunjungi Kelurahan Senen Jakarta, Dewan Banjarmasin Belajar ini

2 min read

KabarKalimantan, Jakarta – Berbagai informasi terkait standar pelayanan di Kecamatan Senen, Jakarta pusat digali Komisi I DPRD Banjarmasin.

Mulai dari sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga mekanisme dan wewenang terkait perizinan yang dikeluarkan pihak kecamatan dan Kelurahan.

Sekertaris Camat Kelurahan Senen Jakarta Pusat, Ishran Prasetiawan kepada wartawan, kemarin mengatakan, beberapa inovasi PTSP dan Kependudukan telah dipaparkan dan disampaikan kepada DPRD Banjarmasin.

“Jadi kami beharap ada hal yang baik yang dapat di bawa dewan ini nanti ke Banjarmasin,” katanya.

Dikatakannya, terkait kewenangan mengeluarkan izin, memang ada yang sampai ke kecamatan atau ke kelurahan saja. Jika sifatnya insidental, maka pengurusan tidak sampai ke pemerintah kota atau pemerintah provinsi.

“Kalau Kecamatan itu dapat mengakomodir 160 perizinan, dan kelurahan itu berkisar 80-90 perizinan yang ditanganinya,” jelasnya.

Baca Juga :   Dewan Sebut Kalsel Perlu Ketersediaan Pangan, Pemerintah Provinsi Sudah Sediakan Anggaran

Ketua DPRD Banjarmasin DPRD Harry Wijaya menyampaikan, kunjungan kerja ini memang untuk menggali infomasi terkait standar pelayanan salah satu kecamatan terbaik yang ada di Jakarta.

Pihaknya berharap, studi ini mampu menambah wawasan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Seribu Sungai, agar nantinya lebih maksimal.

“Artinya pelayanan harus dioptimalkan. Birokrasinya lebih dipermudah. Jangan sampai pelayanan seperti penerbitan perizinan lambat dan berbelit belit,” tekannya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Banjarmasin, Deddy Sophian mengatakan, dengan kunjungan kerja ini, pihaknya daat mengambil banyak informasi terkait bagaimana penerapan pelayanan publik yang baik.

Salah satu yang menarik katanya, yaitu terkait penerbitan izin. Di Kelurahan Senen penerbitan izinnya masuk dalam satu pintu.

“Insya Allah apa yang kami dapat di sini, itu bisa diimplementasikan di Banjarmasin. Memang ujung tombah pemerintahan itu ada di kecamatan dan kelurahan. Ini yang coba kami adopsi,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Baca Juga :   Miss Komunikasi di Fraksi Golkar, Paripurna Pembentukan AKD Dewan Banjarmasin Ditunda

Reporter: Smara Aqdimul Azmi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.