Kunjungi Pulang Pisau, Jokowi Bahas Hutan Tanaman Rakyat

128

PULANG PISAU, KK – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kunjungi lokasi pembangunan pabrik kayu terpadu yang di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (20/12/2016).

Kunjungan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo.

 

 

Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak 25.863 masyarakat yang tinggal di dalam dan di luar kawasan hutan mencapai 70 persen menggantungkan hidupnya dalam hutan. Serta sebanyak 10,2 juta masyarakat tidak sejahtera terhadap sumber daya hutan .

 

Maka dari itu, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan kepada pemerintah daerah di Kalteng pada periode 2015-2019 untuk mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial.

 

Ia menekankan hak pengelolaan lahan kepada kelompok tani dan usaha tani sebagai usaha produk tani, usaha berbasis sumber daya hutan, serta kerjasama antara kelompok tani rakyat dan industri.

 

“Saya akan liat tahun depan jika berjalan dan berhasil, di provinsi akan diberikan izin, namun jika belum beres tidak akan diberikan izin,” ucapnya.

 

Bahkan dalam sela kunjungan, Presiden juga memberikan izin Usaha Hutan Tanaman Rakyat kepada 12 kelompok tani se-Kalteng.

 

Sementara itu, Edy Pratowo selaku Bupati Pulang Pisau dalam sambutannya mengatakan adanya kunjungan Presiden RI ke Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) diharapkan membawa dampak positif bagi Kabupaten Pulpis.

 

Kunjungan ini, ungkap Edy merupakan pertanda baik bahwa Kabupaten Pulpis sudah dikenal dan menjadi perhatian pemerintah pusat. 

 

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan pengelolaan hutan tanaman rakyat merupakan tindaklanjut yang telah menjadi konsep nasional.

 

Bahkan pada beberapa tahun terakhir pemerintah mengeluarkan kebijakan pelayanan yang dipercepat berbasis korporasi rakyat, untuk mengatasi pengangguran. 

 

Pengelolaan hutan kini memiliki ciri adanya kejelasan manfaat untuk masyarakat, tidak hanya merawat dan menjaga namun memperoleh pendapatan dengan basis hutan kayu secara produktif serta terbangun ekonomi domestik.

 

Saat ini ada keputusan tentang pengelolaan Desa Hutan dan Izin Rakyat dalam olah hutan seluas 35.595 hektar yang dikelola sebanyak 4.762 kepala keluarga tergabung dalam 37 kelompok tani di berbagai lokasi diantaranya Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Lamandau yang akan dikembangkan. rud

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here