Latif Tersangka KPK, Chairiansyah Pelaksana Tugas Bupati HST

271
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KabarKalimantan, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menugaskan Wakil Bupati Chairiansyah sebagai pelaksa tugas Bupati Hulu Sungai Utara setelah KPK resmi menetapkan Bupati Abdul Latif resmi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pembangunan RSUD Damanhuri Barabai.

Pengangkatan itu menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.63/ 128/SJ tanggal 9 januari 2018. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Surat Keputusan Gubernur tentang penugasan Pelaksana Tugas Bupati HST kepada Wakil Bupati HST Drs H A Chairiansyah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie mewakili Gubernur menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/ 035/ KUM/ 2018 tanggal 10 januari 2018 tentang penugasan plt Bupati HST kepada Wakil Bupati HST Drs H A Chairiansyah, surat tersebut diserahkan Abdul Haris kepada Sekretaris Daerah Kabupaten HST H Ahmad Tamzil.

“Bapak Gubernur, Sahbirin Noor meminta kami bergerak cepat dalam menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah ditetapkannya Bupati HST sebagai tersangka oleh KPK, sehingga hari ini Pemprov Kalsel menyerahkan Surat Keputusan Gubernur tentang penugasan Plt Bupati HST kepada wakil Bupati HST”, terang sekdaprov kalsel usai menyerahkan Surat Keputusan Gubernur mewakili Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Kamis ( 11/1/2018).

Baca Juga :   Waduh, KPK Diduga OTT Bupati HST

H Abdul Haris menambahkan terkait penyerahan Surat Keputusan Gubernur Kalsel tersebut, bahwa pemerintah provinsi tidak ingin terjadi kekosongan pemerintah daerah di Kabupaten HST yang terlalu berlarut-larut yang akhirnya dapat mengganggu jalannya pemerintahan di sana.

“Dengan adanya Surat Keputusan Gubernur ini diharapkan dapat memudahkan dan memperlancar jalannya pemerintahan di kabupaten HST, sehingga terus dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam membangun Banua demi mewujudkan Kalsel yang mandiri dan terdepan” Ucap Abdul Haris.

Surat Keputusan Gubernur kalsel tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa dan keputusan KPK serta sesuai dengan ketentuan dalam pasal 65 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan wewenangnya serta dalam pasal 66 ayat (1) huruf c, bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Baca Juga :   Begini Kronologis KPK Tangkap Bupati HST

SYAHRI RAMADHAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here