Lekem Hingga Dosen Tolak Revis UU No 22/2009 LLAJ

574

KabarKalimantan, Banjarmasin – Revisi Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait kehadiran dan perkembangan transportasi berbasis online di masyarakat dinilai tidak perlu.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat (Lekem) Kalimantan, Aspihani Ideris. Menurutnya, hadirnya jasa transportasi berbasis online perlu juga dilihat dari sisi positifnya.

“Lahirnya transportasi berbasis online menjadikan kemudahan masyarakat disaat mau bertransportasi,” ungkap Aspihani pada Selasa (10/4/201).

Ia juga menjelaskan, bahwa untuk tranportasi berbasis online ini dari sisi pelayanan, keamanan, ketepatan, hingga kecepatan terhadap konsumen selama ini terlihat cukup baik.

Aspihani menilai, diterbitkannya payung hukum lainnya, yakni Peraturan Pemerintah No 108 tahun 2017 tentang angkutan online sudah benar. “Karena PP tersebut merupakan sebuah penjabaran dari UU No 22 tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 157,” ujarnya.

Apabila PP No 108 tahun 2017 tersebut tidak bisa mengakomodir aspirasi semuanya hanya karena sektor Kementerian Perhubungan, Aspihani mengatakan, aturan tersebut bisa saja ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) dari sektor lain seperti Kominfo, Kemendag, dan lain sebagainya yang berkaitan didalamnya.

Demikian pula sikap yang diambil Kepala Prodi Jurusan Ilmu Komunikasi Uniska Banjarmasin M Agus Humaidi beserta Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Uniska Banjarmasin. Mereka menolak revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SYAHBANDI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here