Lima Fraksi DPRD Balangan Beri Masukan Realisasi RAPBD Tahun 2019

651

KabarKalimantan, Paringin – RAPBD Balangan tahun 2018 yang disampaikan Bupati Balangan H Ansharuddin dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Balangan pada Selasa (9/10/2018) malam kemarin mendapat catatan dan masukan dari Fraksi DRPR Balangan melalui pandangan umumnya.

Adapun Lima fraksi yang menyampaikan pandangan fraksinya tersebut yakni, Fraksi Golkar, PPP, Gabungan Perubahan, PKS dan Fraksi Gabungan Amanat Sanggam melalui juru bicaranya masing-masing.

Fraksi PKS, melalui juru bicaranya Rusdiansyah mengingatkan, jika APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Menurutnya, tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga, lanjut Rusdiansyah, pada akhirnya semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata,” bebernya.

Baca Juga :   Lima Anak Positif Rubella, Desa Ajung Dinyatakan Berstatus KLB

Sementara Fraksi Gabungan Amanat Sanggam melalui Sahmadi mengingatkan agar adanya pengurangan anggaran sampai 20% pada 2018 ini harus menjadi perhatian khusus.

Menurut Sahmadi, disamping mematuk angka pendapatan yang realistis, di sisi lain pemerintah daerah juga harusnya bisa mengali sumber-sumber pendapatan lainnya, khususnya sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat inovasi baru dan terobosan baru. Sehingga, kesan yang selama ini melekat dimana PAD hanya dijadikan bagian untuk memenuhi instrument struktur APBD tanpa digali dengan serius.

Dari Fraksi Gabungan Perubahan Abdul Kahar, menyoroti aspek perencanaan terhadap program dan kegiatan yang ada tidak sepenuhnya dapat direalisasikan, terarah dan berkelanjutan. Tetapi sekadar sebuah rutinitas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan target saat ini tanpa memperhitungkan capaian yang telah lalu dan capaian jangka panjang terhadap program dan kegiatan tersebut.

“Semestinya belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah,” jelasnya.

Baca Juga :   H Chacan Hadiri Undangan Bupati Balangan

Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD, menurut Kahar, merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas.

Setali tiga uang, politisi PKPI Balangan ini juga mengingatkan tentang 3 kewajiban yang harus dilaksanakan penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat.

FM Hidayatullah

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here