Lurah Takut Salah, Dana Kelurahan Hampir Tak Terjamah

504

KabarKalimantan, Banjarmasin – Setelah melalui proses panjang, akhirnya April lalu dana kelurahan tahap I untuk Banjarmasin bisa dicairkan. Masing-masing kelurahan menerima kucuran dana Rp 185.069.000.

Dana itu masih separuh dari total anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk per tahunnya, yakni Rp 370.138.000.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pencairan tahap II akan dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban penyerapan tahap I dinyatakan beres, dan disampaikan paling lambat Agustus mendatang.

Sebenarnya, selain dana dari pusat ini, kelurahan juga mendapat dana operasional dari APBD kota yang dititipkan di masing-masing kecamatan. Pemerintah pusat mencoba memberikan suntikan dana tambahan ini, dengan harapan kelurahan bisa lebih maju dan bisa mengembangkan potensi di wilayahnya masing-masing.

Namun sayang, tampaknya niat baik pemerintah pusat itu kurang mendapat respon positif oleh kelurahan. Pasalnya, hingga memasuki awal pertengahan Juni dana kelurahan hampir tak terjamah.

Dalam artian, dana kelurahan itu tak sepenuhnya terserap dengan baik. Alasannya, kelurahan banyak yang tak berani menggunakan dana tersebut dengan berbagai alasan. Di antaranya kurangnya sumber daya manusia, serta belum pahamnya teknis pengelolaan dana.

Bahkan, sebagian lurah ada yang merasa takut akan terjadinya kesalahan penggunaan dana yang berujung pada persoalan hukum. “Iya memang ada sebagian yang takut,” ucap Lurah Gadang, Banjarmasin Tengah, Askar di balaikota, Rabu (12/6/2019).

Alasan lain mengapa kelurahan enggan menggunakan dana itu, karena belum adanya payung hukum dari pemkot sendiri.

Selama ini para lurah beranggapan, penggunaan dana itu harus menunggu terbitnya peraturan walikota (Perwali) sebagai landasan hukum pelimpahan kewenangan.

Akan tetapi alasan itu tak dibenarkan Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Banjarmasin, Dolly Syahbana. Dia mengatakan, penggunaan dana kelurahan tak mesti harus menunggu adanya Perwali.

“Sudah jelas di Permendagri. Mereka (lurah) berpikir harus ada perwali. Tapi kami pelajari tak perlu itu (Perwali),” jelasnya.

Kemudian untuk kuasa pengguna anggaran (KPA) juga sudah dilimpahkan langsung kepada masing-masing lurah. Sedangangakn tim pelaksana kegiatan (PTK) juga sudah ditunjuk dari orang kelurahan sendiri.

“Karena memang diperbolehkan merangkap, untuk PTK yang ditunjuk adalah sekretaris lurah,” imbuhnya.

Menanggapi munculnya ketakutan lurah akan terjadinya persoalan hukum akibat kesalahan penggunaan dana,Dolly menjelaskanpihaknya sudah memberikan solusi terkait hal itu.

Kelurahan dipersilakan untuk meminta bantuan kepada instansi yang lebih berkompeten apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan.

“Misal kalau ada pembangunan fisik bisa minta bantuan ke PUPR, dan soal penggunaan dana bisa konsultasi ke Inspektorat” katanya.

Dengan adanya solusi tersebut, Dolly berharap kelurahan bisa segera menggunakan dana itu dengan sebaik-baiknya. Sebab, apabila penggunaanya lambat juga berpengaruh dengan rendah tingginya serapan anggaran 2019.

Reporter: M Syahbani

Baca Juga :   Rusmali Tersangka, Golkar Siapkan Pengganti Ketua DPRD Banjarmasin

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here