Mardani Imbau Bendaharawan Antisipasi Penggunaan Dana Hibah

169

KabarKalimantan, Batulicin – Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming meminta kepada bendahara penerima hibah dan bantuan Parpol maupun organisasi kemasyarakatan untuk berupaya mengantipasi kesalahan dalam penggunaan dana hibah demi kelangsungan organisasi.

Maka dari itu, seorang bendaharawan dituntut harus mengetahui tata cara penyampaian, pelaporan dan pertanggungjawaban terkait dana yang diterimanya serta mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, baik pembayaran pajak daerah maupun pajak pusat.

Hal ini dikatakan Mardani H Maming dalam sambutannya melalui Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Andi Aminuddin sekaligus membuka kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 2018 di Ruang Rapat Setda Tanah Bumbu, Selasa (10/4/2018).

Ia mengatakan, melalui Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah ini diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi dan pertanggungjawabkan selaku penerima hibah atau bantuan untuk organisasi sosial maupun kemasyarakatan tersebut.

“Hal ini pula adalah bentuk upaya guna mencegah terjadinya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dapat menyebabkan seorang bendaharawan tersangkut proses hukum,” ujarnya.

Baca Juga :   Ferdinand Letakkan Batu Pertama Pembangunan Bapas Tanah Bumbu

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Bumbu Roeswandi Salem menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengelolaan keuangan terhadap seluruh bendahara penerima hibah dan bantuan keuangan bagi partai politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Ia menambahkan, semua bendahara dan penerima itu perlu menyamakan persepsi dengan penatausahaan maupun pertanggungjawaban terhadap dana tersebut. Sehingga penggunaannya ditempatkan pada prinsip tranparansi dan akuntable.

“Dengan adanya Bimtek ini diharapkan kepada semua bendahara dan pengelola penerima hibah dapat melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan disertai tanggungjawab dan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Roeswandi.

Dia menambahkan , terkait mekanisme penerimaan dana hibah maupun bantuan , sekarang sudah beralih dari pemberian dana tunai ke transaksi non tunai.

“Dengan itu jelas, melalui transaksi non tunai maka segalanya berkekuatan hukum, demi menghindari upaya hal yang menyalahi aturan antara pihak pemerintah dan penerima hibah tersebut,” tutupnya.(advertorial)
SLAMET RIADI

Baca Juga :   Gerakan Rabu Putih, Melangkah Bersama Menuju Kemenangan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here