Ming. Jan 24th, 2021

Masuk E-Lapor Terbaik Indonesia hingga Diundang AS, Begini Cara Sang Petahana Layani Aduan Masyarakat

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Upaya-upaya dan reformasi birokrasi telah dilakukan calon walikota Banjarmasin Ibnu Sina di era Baiman I termasuk juga meningkatkan kemampuan dan menjadikan sarana atau institusi khusus yang terkait dengan pengaduan masyarakat dengan program E-Lapor.

Berbagai prestasi pun telah diterima dirinya, salah satunya pemberian penghargaan walikota terbaik 2019. Melalui penghargaan ini, Ibnu mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai pemimpin yang berpengaruh besar memberikan sumbangsih terhadap kemajuan kota yang dipimpinnya.

E-lapor yang ada di kota ini, lanjut Ibnu, termasuk tiga terbaik yang dimiliki Indonesia, yakni Banjarmasin, Bandung dan Semarang dan telah mendapatkan apresiasi setiap tahunnya. Termasuk apresiasi saat bekerjasama dari sebuah lembaga independen di Amerika Serikat yang bergerak di bidang pegaduan masyarakat (USAID CEGAH), Kantor Staf Presiden (KSP), Ombudsman RI, Kemenpan RB, dan Kemendagri.

Apresiasi diberikan kepada Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina untuk mendapatkan reward berupa studi ke Amerika Serikat, sekaligus dirinya didapuk menjadi narsum dari tiga narsum di KBRI di Washington DC untuk berbagi dan bercerita dengan warga Indonesia di sana bagaimana upaya-upaya public complaint atau keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan program e-lapor.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga belajar tentang public complain di beberapa negara di AS terutama di New York City, New Jersey termasuk ke Maryland untuk mempelajari, bagaimana menjadikan public complain menjadi salah satu usulan menaikan Eselon, termasuk juga status pejabat yang mengelola pengaduan itu harus setingkat Eselon III A atau III B paling tidak kabid atau dalam bentuk kabag pengaduan.

“Kami berterimaksih atas kesempatan yang telah diberikan. Apresiasi ini secara resmi diberikan Kemenpan RB,” ujarnya.

Setiap tahun, ujar Ibnu, e-lapor Kota Banjarmasin mendapat pengaduan yang cukup banyak dan standarnya dapat dipenuhi. Misalnya, ketika ada laporan masuk di e-lapor standarnya 5 hari, satu setengah hari sudah ditindaklanjuti SKPD terkait.

Kemudian penanganan standarnya 15 hari, rata-rata di bawah lima hari yakni tiga setengah hari sudah ditindaklanjuti baik melalui jalur pengaduan yang ada di e-lapor, program smart city termasuk juga kanal-kanal di medsos.

Ini semua dapat dijalankan dengan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD yang menangani aduan masyarakat itu, sehingga tercipta harmonisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reporter: Smara Aqdimul Azmi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.