Jum. Sep 25th, 2020

“Masukan dan Kritikan Dewan Jadi Proritas Penyempurnaan Raperda LKPj”

2 min read

KabarKalimantan, Paringin – Bupati Balangan H Ansharuddin secara langsung memberikan tanggapan dan jawabannya usai mendengarkan pandangan umum Fraksi DPRD Balangan terkait usulan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 saat rapat paripurna di DPRD Balangan, Senin (29/6/2020).

Ansharuddin dalam penyampaiannya yang dibacakan oleh Sekda Ir Ruskariadi mengatakan, pihaknya merasa lega, karena berdasarkan apa yang ditangkap dalam pandangan umum fraksi-fraksi dewan, sebagian besar fraksi dewan menyetujui dan bersikap sangat positif terhadap Raperda LKPj tahun anggaran 2019 ini.

”Kami berharap kami tidak keliru dan tidak pula berlebihan bila menilai pandangan umum fraksi-fraksi dewan sebagai ungkapan dukungan terhadap Raperda tersebut,’’ ucapnya.

Namun demikian, menurut dia, pihaknya tetap menangkap ada beberapa hal yang tampaknya masih harus dijawab lebih lanjut untuk fraksi-fraksi dewan.

Pertama, mengenai SDM teknis yang masih kurang, menurut Bupati, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dirinya tak menampik hal tersebut, dan sepakat bahwa ke depannya harus meningkatkan kualitas SDM yang ada secara bertahap melalui pendidikan dan pelatihan profesi dan manajemen.

Kedua, terkait dengan pembangunan infrastruktur, lanjut dia, bidang tersebut tetap menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah, sebagaimana misi ke-tiga pembangunan daerah, yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan.

”Kami terus berusaha untuk semampu mungkin membangun akses yang mampu mengurangi titik-titik wilayah terpencil, serta meningkatkan kualitas agar terwujud pemerataan infrastruktur. Terkait belum meratanya kondisi tersebut, adalah semata-mata karena keterbatasan kemampuan kita, terutama dalam hal pendanaan. Sehingga, mau tidak mau kita harus menyusun skala prioritas, dengan memperhatikan tingkat kebutuhan, luasan manfaatnya, dan tentu saja kemampuan daerah,’’ jelasnya.

Ketiga, mengenai anggaran berbasis kinerja, menurut orang nomor satu di Bumi Sanggam ini, pihaknya selalu berusaha bahwa dalam melakukan perencanaan, yang dirancang adalah rencana yang terukur, sehingga antara input dan output bisa dilihat secara jelas. Namun demikian, penajaman kinerja ini memang harus selalu dikawal dan ditingkatkan. Dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program dan kegiatan.

”Ukuran utama keberhasilan adalah kinerja, bukan serapan dana. Dengan basis kinerja, bila suatu program atau kegiatan sudah terealisasi dan tercapai dengan kualitas yang sesuai, maka bila ada anggaran lebih, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan yang lain atau kegiatan baru yang sekiranya diperlukan untuk merespon perkembangan situasi,’’ ungkapnya.

Dirinya, kata Ansharuddin, juga setuju bahwa pencapaian target tidak semata-mata dilihat secara kuantitatif, melainkan juga harus dengan memperhatikan kualitasnya. Artinya, selalu memiliki standar kualitas yang ditetapkan untuk setiap program, kegiatan ataupun pekerjaan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

”Perihal sinkronikasi dan harmonisasi APBD dan APBN untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih, dapat kami sampaikan, bahwa perencanaan ataupun penganggaran di setiap tahun anggaran selalu terdiri dari beberapa tahapan, di mana salah satunya adalah evaluasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Reporter: FM Hidayatullah
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.