Jum. Sep 25th, 2020

Melalui Kerjasama APIP-APH, Paman Birin Ajak Berantas Korupsi

2 min read

 KabarKalimantan, Banjjarmasin – Walikota dan bupati  se-Kalimantan Selatan  melaksanakan penandatanganan atau kerjasama antara APIP-APH dalam penanganan pengaduan masyarakat, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (2/8/2018).

Kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen aparatur sebagai pengaduan masyarakat terhadap sistem yang terindikasi tipikor dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel yang merupakan buah kerjasama dengan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negri.

Inspektorat Jendral Kemendagri RI Sri Wahyu Ningsih dalam sambutannya menyebutkan, betapa pentingnya suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

“Dan ini sangat menjadi tantangan bagi setiap kepala pemerintahan  baik itu gubernur, bupati dan walikota serta jajarannya. Pemerintahan yang bersih merupakan cerminan dari figur kepala daerahnya sendiri dalam menjalankan roda suatu pemerintahan,” ujarnya.

Tersebab itulah, lanjutnya, dengan kerja dan birokrasi yang bersih berkat dan kebaikan akan berdampak terhadap masyarakat.

Baca Juga :   Sepenggal KIsah Perjalanan Hidup Paman Birin, Dari Buruh Pelabuhan hingga Jadi Gubernur

Penandatanganan MoU ini terkait degan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang kebijakan atau deskripsi kepala daerah agar tidak dipidanakan, tindakan administrasi pemerintah agar tidak dipidanakan, Kemudian. kerugian yang dinyatakan.

“Koordinasi penting agar penegakan hukum berjalan efektif karena sangat besar. Nah, kemungkinan pengaduan masyarakat yang ditangani belum terbukti maka di tingkatkan ke penyidikan,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, koordinasi dilakukan harus sesuai dgn tupoksi masing-masing sesuai prosedur yang berlaku di Indonesia.

“Kurang maju lebih tepatnya, jika kita membandingkan dengan negara lain, di mana regulasi yang menghambat pembangunan. Maka  dari itu perlu ada pemangkasan regulasi yang bertujuan mempercepat pembangunan agar mampu sejajar dengan negara-negara lain,” tegasnya.

Selain itu juga, ia menambahkan laporan korupsi yang dinilainya masih ramai di media masa. Untuk itulah ia mengajak semua elemen dan lintas sosial untuk bersama-sama membasmi dan memberantas korupsi hingga ke akarnya.

Baca Juga :   Paman Birin Serahkan Sapi Kurban Bantuan Jokowi

“Kita berikhtiar, MoU ini sebagai bentuk upaya pencegahan untuk tidak terlibat korupsi, yakni tentu saja dengan pemerintahan yang bersih dan transparan di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Ananda

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.