Memberdayakan Masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai

KabarKalimantan, Martapura – Program Padat karya Tunai (PKT) peningkatan dan pengerasan jalan lingkungan di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar cukup menarik perhatian Presiden RI Joko Widodo.

Buktinya, dalam kunjungannya ke Kalsel, Senin (26/3/2018) orang nomor satu di Indonesia ini menyempatkan diri untuk mengunjungi Desa Pematang Panjang yang saat ini tengah dikerjakan kegiatan PKT yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan perekonomian desa dengan melibatkan masyarakat desanya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi yang didampingi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor serta Bupati kabupaten Banjar H Khalilurrahman mengatakan, pembangunan infrastruktur Desa Pematang Panjang yang berasal dari dana desa dan dipakai untuk PKT ini polanya sangat berbeda dengan yang biasa diterapkan Kementerian PU.

“Berbeda sekali, kalau Kementerian PU melakukan pengerjaannya per paket. Sedangkan, PKT ini dengan skema cash for work yang artinya dikerjakan saat dana desa sudah keluar,” ucap Jokowi saat meninjau jalan yang masih dalam tahap pengurukan.

Dengan program PKT yang dinilainya lebih baik tersebut, Jokowi menyarankan, Kementerian PU, Kementerian Desa, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian lainnya bergerak semua ke Padat Karya Tunai.

Baca Juga :   Nurul Aisturida Beberkan Ciri Kepemimpinan yang Bijak, Salah Satunya ada di Sosok Paman Birin

Menurutnya, melalui program PKT, maka secara otomatis akses jalan desa menjadi baik. Dengan demikian, daya beli masyarakat desa secara otomatis akan meningkat karena tambahan income. Peredaran uang di desa pun jelas semakin meningkat, serta daya beli dan konsumsi juga turut naik. “Intinya, kami ingin memperbaiki jalan-jalan produksi ke persawahan dan menuju desa agar lebih baik,’’ tandasnya.

Kendati demikian, lanjut Jokowi, tetap ada pembangunan jalan yang dipriorotaskan, seperti jalan-jalan yang ada di desa, jalan antar desa, jalan menuju persawahan, dan irigasi sawah-sawah. “Saya kira infrastruktur yang sifatnya produktif itu yang diutamakan. Apabila dampaknya besar, nanti akan kita perbesar dan perluas lagi anggarannya,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) Taufik Madjid menjelaskan, dana desa sangat efektif untuk pembangunan masyarakat di tingkat desa, termasuk peningkatan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut jika dikelola dengan baik.

“Hanya saja harus mengikuti tata kelola administrasi pelaporan keuangan dan penggunaan keuangan yang betul-betul memadai. Untuk itu kemendes mempersiapkan pendampingan yang benar-benar efektif agar dana desa digunakan sebagaimana mestinya,” kata Taufik.

Baca Juga :   Usai Dilantik sebagai Pj Bupati HSS, Dahnial Langsung Bergerak

Secara nasional, lanjut Taufik, sejauh ini dilihat dana desa masih dititikberatkan pada infrastruktur tetapi ada pendalaman kepada pemberdayaan ekonomi. “Jadi, yang kita inginkan agar semua infrastruktur dapat mendukung peningkatan roda perekonomian masyarakat di desa,” ucapnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar H Aspihani mengatakan, dari 277 desa yang ada di Kabupaten Banjar, sudah ada 195 desa yang menerima dana desa. Sedangkan sisanya, yakni 82 desa belum menyampaikan permohonan dana desa untuk segera diproses dan sampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banjar agar mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). “Bagi desa yang belum melakukan permohonan, ajukan saja ke tempat saya. Prosesnya tak lama, asalkan memenuhi persyaratan. Maka akan segera kami proses dan disampaikan ke DPPKAD,” ucapnya.

Ia membeberkan, dana desa keseluruhan yang didapat Kabupaten Banjar rata-rata di atas Rp 1 miliar. Itu terbagi dari tiga sumber yakni, dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan reribusi daerah (BHPRD). Nilai tersebut mengalami penurunan dibanding dengan 2017 lalu. Namun, penurunannya tak terlalu signifikan. “Mudah-mudahan, nanti masyarakat bisa swadaya sendiri dan pendapatan hasil desanya lebih meningkat. Sebab, itu salah satu indikator atau variable dalam menentukan dana desa,” katanya.

Baca Juga :   Paman Birin: Rajut Kembali Tali Persaudaraan Pasca Pemilu

Sementara itu, Kepala Desa Pematang Panjang Masran menyambut baik dengan adanya dana desa yang diterima warganya pada 2018 ini. Meski pun, pencairan dananya dilakukan tiga tahap, yakni tahap pertama mulai 20 persen, kedua dan ketiga masing-masing 40 persen. “Pada 2017, kami juga menerima dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Bedanya, pada 2017 itu dicairkan dua tahap saja,” tandasnya.

Ia menjelaskan, dana program PKT untuk peningkatan dan pengerasan jalan lingkungan ( jalan warga) di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar yang diterima pada 2018 ini totalnya Rp 115.919.200. “Dari total anggaran keseluruhan dana desa yang diterima sekitar Rp 600 juta lebih,” pungkasnya.
SYAHRI RAMADHAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here