Ming. Jan 24th, 2021

Memberdayakan Pengangguran di Kalsel

2 min read

TINGKAT ekonomi masyarakat sangat berpengaruh dengan stabilitas keamanan dan perkembangan pembangunan di sebuah daerah, tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Di 2017, pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di bumi Antasari harus memberi porsi perhatian besar pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat dan lapangan kerja.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan hingga Maret 2016 sebesar 184.160 orang, dengan rincian 60.900 orang di perkotaan dan 123.260 orang di pedesaan.

Pada September 2016, terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 3,12 persen, yaitu dari Rp377.480 per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp389.273 per kapita per bulan pada September 2016.

Di September 2016, komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan (GK) di daerah perkotaan adalah beras (16,78 persen), rokok kretek/filter (10,20 persen), daging sapi (5,64 persen), telur ayam ras (3,17 persen), dan kue basah (3,16 persen). Sedangkan di daerah pedesaan adalah beras (25,00 persen), rokok kretek/filter (13,39 persen), kue basah (4,36 persen), gula pasir (4,22 persen) dan mie instan (2,77 persen).

Meskipun di 2016 lalu tingkat kemiskinan mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Namun angka kemiskinan di Kalimantan Selatan pada 2016 lebih tinggi dibanding tahun 2014. Di 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 182.880 orang. Sedangkan di 2016 penduduk miskin berjumlah 184.160 orang.

Melihat data-data ini, sudah semestinya kita tak hanya memperhatikan jumlah persentase yang hanya di bawah 10 persen. Namun jumlah penduduk Kalsel lebih dari 100 ribu orang dalam garis kemiskinan ini lah perlu diperhatikan.

Tantangan di 2017 tampaknya semakin berat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Naiknya harga-harga bahan makanan pokok, dan bahan bakar tak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Di satu sisi, perguruan tinggi tiap tahunnya meluluskan ribuan sarjana yang juga butuh pekerjaan.

Masalah berikutnya, biaya pendidikan semakin meroket. Di Banjarmasin misalnya, untuk SD swasta berkualitas bagus, biaya masuk sekolah bisa mencapai belasan juta rupiah. Begitu juga dengan perguruan tinggi negeri. Biaya kuliah kian melambung. Hal ini menyulitkan lulusan sekolah menengah atas dan sederajat dengan tingkat ekonomi lemah.

Akhirnya mereka tak bisa melanjutkan tingkat pendidikan, dampaknya, mereka bisa kalah bersaing dengan lulusan perguruan tinggi dalam mencari pekerjaan. Padahal lulusan perguruan tinggi pun susah mendapatkan “kue” lapangan pekerjaan.

Ini akan menimbulkan masalah baru. Bertambahnya pengangguran dan kesulitan ekonomi membuat sebagian masyarakat terdesak. Akhirnya tingkat kriminal meningkat, bahkan stabilitas keamanan bisa terganggu. Inilah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan pemerintah daerah kita.

Masyarakat harus diberdayakan dan dibantu agar bisa mandiri. Ekonomi kreatif harus digerakkan, agar masyarakat tak lagi berfokus mencari lapangan kerja, namun berupaya menjadi penyedia lapangan kerja. Peran pemerintah harus ada di sini. Jangan sampai masyarakat dibiarkan begitu saja. redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.