Miliaran Rupiah Setoran Pajak Bando Mengendap di Bank?

2404

KabarKalimantan, Banjarmasin – Tahun ini Badan Keuangan Daerah Banjarmasin menetapkan jika pajak dari sektor reklame bando bukan lagi potensi untuk pemasukan Pendapat Asli Daerah (PAD) kota.

Hal itu terjadi seiring dihentikannya perpanjangan izin bando oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kepada pengusaha advertising.

Di sisi lain, persoalan dihentikanya perpanjangan izin ini berbuntut panjang. Pemkot saat ini harus berurusan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin. Salah satu pengusaha memperkarakan dasar hukum kebijakan yang dikeluarkan Pemkot tersebut.

Nah, belakangan terungkap, meski tidak mengantongi izin, para advertising rupanya masih menyetor pajak bando tersebut. Alasan mereka karena merasa hal itu suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

Terlebih berdasarkan fakta di lapangan, kendati tidak mengantongi izin, bando-bando mereka masih berdiri dan terpasang iklan.

Lantas berapa besar pajak yang disetorkan ke rekening Pemkot yang diketahui berada di Bank Kalsel itu?

Baca Juga :   Spanduk Berbau Perayaan Valentine Day Diturunkan, Ibnu Sina: Gak Usah Lah Rayakan Valentine Valentinan

“Sekitar Rp 2 miliar lebih kami bayar ke Bank Kalsel untuk pajak bando ini,” ucap Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalimantan Selatan, Winardi Sethiono saat ditemui belum lama tadi.

Meski angka yang disebutkan itu tidak terlalu rinci, akan tetapi setoran pajak itu hampir sama dengan jumlah potensi pajak bando yang tidak ditarik lagi oleh Bakeuda di 2019 ini nilainya yakini Rp 2,9 miliar.

Lalu bagaimana nasib duit yang sudah disetorkan itu. Sedangkan potensinya sudah tidak ditetapkan sebagai PAD? Dikonfirmasi kepada Kepala Bakeuda, Subhan Noor Yaumil, dia mengaku bahwa tidak mengetahui adanya pembayaran pajak tersebut.

Subhan mempertanyakan apa yang mendasari hingga pengusaha membayar pajak tersebut. Sebab mereka tidak ada mengeluarkan surat ketetapan pajak yang menjadi acuan untuk pembayaran.

“Kemana bayarnya, bukti bayarnya mana? Kami tidak menerima itu. Nanti kami cek lagi. Tapi Kalau memang mereka bayar pajak, atas dasar apa? Harusnya kan ada surat ketetapan pajak dari kami,” ucapnya.

Baca Juga :   Hoax, Kabar Penerimaan Tenaga Medis RSUD Suriansyah

Dia mengatakan, andai pajak itu benar disetorkan, Bakeuda tidak mungkin bisa menariknya. Sebab jika itu dilakukan tentu bertentangan dengan aturan. “Sedang kebijakan Pemkot tidak boleh lagi memperpanjang izinnya,” katanya.

Lantas apakah dana itu mengendap di bank? Subhan menjawab seandainya stroan itu benar ada. Bakeuda akan berkoordinasi dengan pengusaha. Apakah dana itu nantinya akan dikembalikan, atau dialihkan ke penerimaan lain-lain.

“Setelah dialihkan tergantung advertising, mau dialihkan ke titik mana untuk membayar pajak reklame di titik lain. Kalau untuk bando tidak bisa,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data dari Bakeuda potensi pajak dari reklame yang diterima Pemkot  dari sektor pajak reklame untuk 2016 Rp 3.806.364.415, 2017 Rp 4.986.766.535, 2018 Rp 3.973.628.029, dan 2019 potensinya yang hilang karena tidak ditarik yakni 2,9 miliar.

 

Reporter: M Syahbani

Editor: Suhaimi Hidayat

Baca Juga :   TPP Hamli Siap Dibayar

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here