Muchdi PR: KPK Harus Tangkap Setya Novanto

328

KabarKalimantan, Banjarmasin– Ketua Umum Kwartir Pusat Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, Mayor Jenderal (Purn) Muchdi Purwoprandjono, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya segera menangkap dan mengadili Ketua DPR RI, Setya Novanto, setelah berstatus tersangka korupsi e-KTP. Menurut Muchdi, kelakuan Setya Novanto dan kawan-kawan bukan lagi korupsi, melainkan merampok duit rakyat.

“Jadi bayangkan kalau korupsi e-KTP itu Rp 3 triliun, bayangin korupsi Rp 3 triliun. Itu bukan korupsi lagi, tapi merampok duit yang rakyat yang cukup besar. Masalah ini harus segera ditangkap dan diadili,” ujar Muchdi saat melantik pengurus wilayah Hizbul Wathan Kalimantan Selatan di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Sabtu 19 Agustus 2017.

Kaget atas nilai korupsi, Muchdi kemudian bertanya ke peserta soal berapa biaya membangun satu gedung di Unmuh Banjarmasin. “Rp 5 miliar,” celetuk peserta. Mendengar respons seperti itu, Muchdi menimpali, “Jadi kira-kira bisa bangun 600 gedung kayak gini kalau korupsi Rp 3 triliun.”

Muchdi pun menyinggung sidang DPR/MPR pada 16 Agustus lalu yang bergantian dipimpin oleh Setya Novanto dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Setya Novanto, kata Muchdi, sempat memimpin sidang pembuka. Oesman Sapta memimpin sidang kedua. Adapun giliran sidang ketiga, Muchdi melanjutkan, semestinya Setya Novanto lagi yang memimpin sidang itu.

“Tapi Alhamdullilah, jadi waktu itu, Ketua DPR mungkin tahu diri atau mungkin juga malu, karena tersangka korupsi e-KTP. Alhamdullilah, mereka tidak tampil kembali. Mudah-mudahan mereka segera ditahan oleh KPK untuk mempertanggungjawabkan,” ujar Muchdi PR, sebutan beken Muchdi Purwoprandjono.

Selain narkoba, ia mengatakan korupsi sebagai ancaman utama bangsa ke depan. Menurut Muchdi, korupsi semakin membuat rakyat jatuh miskin.”Rakyat di daerah, yang sengsara, ya tetap sengsara.”

Walau disebut-sebut terlibat kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, Muchdi PR tak canggung ketika menyinggung soal kematian saksi kunci e-KTP, Johannes Marliem. Di usia ke-36, kata Muchdi, Johannes Marliem sudah tewas. Itu sebabnya, kepada pegiat Hizbul Wathan Kalsel, bekas Deputi V BIN/Penggalangan dan Danjen Kopassus, itu mengingatkan usia bukanlah tolok ukur hidup seseorang di dunia.

“Ada pengusaha di Amerika Serikat, umurnya baru 36 tahun. Kebetulan jadi saksi di korupsi e-KTP, apakah bunuh diri, apakah dengan dimatikan karena tahu korupsi e-KTP. Tapi yang jelas, dia umur 36, tapi sekarang sudah tiada,” ujar Muchdi PR mengingatkan soal kematian seseorang.

Diananta Putra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here