Sen. Agu 3rd, 2020

Mulai 29 Juni, Bawaslu Tanbu Lanjutkan Pengawasan Verifikasi Faktual

2 min read

KabarKalimantan, Batulicin – Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu sangat mengapresiasi pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Bumbu H Kamiluddin Malewa memaparkan, pengawas adhoc Bawaslu Tanbu sudah diaktifkan kembali sejak 13 Juni lalu sesuai intruksi Bawaslu RI melalui surat edaran Bawaslu Provinsi Kalsel.

“Sesuai jadwal tahapan pelaksanaan  Pilkada itu, maka sejak 29 Juni-12 juli  mendatang kami akan melanjutkan  verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Dalam melakukan pengawasan tahapan Pilkada itu, kami juga tetap menjalankan anjuran protokol kesehatan,” ujarnya, Rabu (24/6/2020).

Untuk verifikasi bakal calon perseorangan itu, lanjutnya, ada beberapa tahapan yang diberlakukan, yakni verifikasi jumlah sebaran dukungan yang ada di setiap kecamatan, serta verifikasi administrasi yang sudah dilakukan KPU.

“Dari hasil verifikasi administrasi itu, nanti  akan dibawa ke lapangan untuk dilakukan verifikasi faktual. Warga-warga yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi itu  akan didatangi satu persatu atau secara sensus oleh tim verifikasi, PPK, PPS, Panwasdes, Panwas kelurahan dan kecamatan dengan didampingi anggota kami,” tegasnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal digelar di tengah pandemi Covid-19, tambah Kamiluddin, pihak Bawaslu Pusat sudah menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, face shield, hand sanitizer serta vitamin yang nantinya akan dibagikan kepada seliruh pengawas yang bertugas di desa dan kecamatan.

Selain itu, ujarnya, pihaknya juga sudah melakukan pemetaan kerawanan pelaksanaan Pilkada yang terbagi dalam empat konteks, yakni sosial, politik, infrastruktur dan daerah, serta pandemi corona.

Potensi masalah dalam konteks sosial diantaranya adalah gangguan keamanan yang terdiri dari bencana alam dan aspek sosial, termasuk potensi kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara. Untuk konteks politik, potensi kerawanan itu adalah adanya keberpihakan penyelenggara Pemilu dan rekrutmen penyelenggara Pemilu yang bermasalah.

Selain itu juga masalah netralitas ASN serta konteks kerawanan infrastruktur daerah, terkait permasalahan kurangnya dukungan teknologi informasi dan sistem informasi penyelenggara pemilu.

Kemudian juga kerawanan konteks pandemi virus corona, yakni  permasalahan data terkait pasien Covid-19, resistensi masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah.

Reporter: Slamet Riadi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.