Nadjmi Ajak Masyarakat Dukung Bandara

273

Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani mengajak masyarakat di sekitar Bandara Syamsuddin Noor mendukung pengembangannya. Dinilai dalam rangka pengembangan kota.

Wartawan Syahri Ramadhan

Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani mengatakan, keberadaan Bandara Syamsudin Noor bagi Banjarbaru sangat strategis. Keberadaan bandara juga sangat bernilai dalam rangka pengembangan kota. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mendukung kelancaran pengembangan Syamsuddin Noor menuju bandara internasional.

“Ini untuk kepentingan semua, jadi harus didukung. Di situlah semangat kita bersama, termasuk pemerintah kota Banjarbaru,” katanya kepada sejumlah wartawan. Menurut Nadjmi, Pemkot Banjarbaru akan ikut mengawal agar proses percepatan pembangunan bandara bisa terealisasi. Apalagi, kata dia, proyek tersebut sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional.

Sebelumnya, drama persoalan pembebasan lahan pelebaran Bandara Syamsudin Noor dikabarkan belum rampung. Persepsi itu setelah warga kembali melayangkan somasi keberatan. Seorang warga pemilik lahan, Iwan Sardjono melalui kuasa hukumnya, Fauzan Ramon mengklaim PT Angkasa Pura I Cabang Syamsudin Noor mencaplok tanah Iwan seluas 12.105 meter persegi. Fauzan punya bukti sahih dengan sertifikat SHM Nomor 5048.

“Kami sudah dua kali melayangkan somasi untuk sesegeranya dapat mengosongkan atau memberi ganti rugi pembebasan lahan dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat somasi dikirimkan,”ucap Fauzan Ramon.

Menurut Fauzan, Angkasa Pura tidak ada itikad baik menyelesaikan kisruh lahan bandara somasi. Fauzan mengatakan Angkasa Pura sembrono karena melakukan penyerobotan, pemasangan plang nama, dan pemasangan patok di atas tanah tanpa seizin pemilik sah tanah.

“Itu merupakan tindakan pidana yang dapat dihukum penjara dan ganti rugi secara perdata,” kata Fauzan. Itu sebabnya, ia meyakini Angkasa Pura telah dibohongi Tim Pembebasan Lahan demi mempercepat proyek baru Bandara Syamsudin Noor.

Untuk memperkuat bahwa sertifikat itu sahih, Fauzan mengatakan kliennya pernah menerima pinjaman Rp 10 miliar dari Bank Internasional Indonesia setelah sertifikat tanah dijaminkan. Belakangan, menurut dia, kliennya makin meradang karena menerima informasi lokasi tanah itu sejatinya di luar area pembebasan.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here