Sel. Mar 31st, 2020

Ombudsman Menilai Pemkot Bawa Masalah Hamli ke Ranah Politik

1 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Proses aduan Hamli Kursani terkait pemberhentian sementara sabagai Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Banjarmasin terus berlanjut di meja kerja Ombudsman RI.

Ombudsman RI Perwakilan Kalsel hingga kini masih menunggu tindak lanjut Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina soal Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang telah dilayangkan pada 22 Mei lalu.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Nurhalis Majid mengungkapkan, hingga kini masih belum ada tanggapan dari walikota terkait tindak lanjut LAHP. Berdasarkan aturan, masa waktu tindak lanjut diberikan selama 30 hari kerja setelah LAHP dilayangkan.

“Jadi kalau menurut perhitungan kami jangka watunya sampai 18 Juli ini. Karena kemarin ada terhalang libur jadi agak panjang,” ucapnya saat ditemui di kantornya, Jumat (6/7/2018).

Nurhalis melanjutkan, Jika walikota tetap tidak mau menjalankan saran-saran dalam LAHP maka Ombudsman RI Pusat bisa mengeluarkan rekomendasi, ataupun juga bisa lansung turun ke daerah. “Saya telepon ke pusat jawabannya sedang dikaji,” imbuhnya.

Baca Juga :   Pemkot Bujuk Pemprov Hibahkan Rp65 Miliar Saham PDAM Bandarmasih

Selain itu, menanggapi soal penolakan LAHP yang dilakukan Inspektorat Banjarmasin tertanggal 30 Mei melalui media masa. Nurhalis menilai hal tersebut bermuatan politis. Pasalnya, hingga kini Pemkot Banjarmasin tidak pernah menyerahkan surat peneolakan ke Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.

“Kami 100 persen melihatnya masalah administratif. Tapi Pemko malah menarik separonya ke ranah politik. Penolakan itu hanya statemen politik, sedang kami sendiri tak pernah menerima suratnya,” jelasnya.

M Syahbani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.