Ombudsman Usul Perlu Ada Sistem Rating di Aplikasi LAPOR!

1060

KabarKalimantan, Banjarmasin – Ombudsman RI Perwakilan Kalsel mengajak belasan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mengunjungi sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di Pemkot Banjarmasin, Kamis (13/6/2019).

Dari hasil kunjungan tersebut, ada beberapa penyampaian yang diberikan Ombudsman. Diantaranya masukan terkait pembenahan sistem layanan pengaduan yang merupakan program dari pemerintah pusat tersebut.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI, Kalsel Maulana Achmadi mengatakan, perlu adanya inovasi dalam aplikasi LAPOR. Salah satunya sistem penilaian terhadap hasil dari penyelesaian akhir.

Nantinya, penilaian itu bisa menjadi indikator puas tidaknya pengadu dalam hal ini masyarakat. Bisa juga sebagai kontrol dari pimpinan daerah atas kinerja jajarannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini penting agar kepala daerah bisa menilai kepedulian SKPD terhadap laporan masyarakat yang masuk. Dan reting ini diharapkan menjadi indikator penilaiannya,” ucapnya usai mengunjungi layanan pengaduan LAPOR di balaikota.

Dia mengungkapkan, berdasarkan pantauan Ombudsman, mengingat sistem aplikasi LAPOR! juga terintegrasi di lembaga tersebut, respon dari SKPD di lingkup Pemkot Banjarmasin cukup beragam.

Ada SKPD yang memberikan tanggapan dengan cepat dan segera menyelesaikan aduan. Tapi sebagian juga masih ada yang slow respon. “Yang slow respon ini yang seharusnya diberikan catatan,” ujarnya.

Maulana melanjutkan, kendati masih ada kekurangan, namun tidak bisa dipungkiri pengelolaan pengaduan di Pemkot Banjarmasin memang patut diacungi jempol. Mengingat, pengelolaannya sudah masuk dalam 25 terbaik di seluruh Indonesia.

“Bahkan kalau dinilai di Kalsel, Banjarmasin boleh dikatakan nomor wahid. Kalau dari hitungan satu sampai sepuluh, pengelolaan LAPOR Banjarmasin nilainya sembilan,” katanya.

Sementara itu, Kasubag Pengaduan, Humas dan Protokol Banjarmasin, Novri Gitayanti membenarkan bahwa memang perlu ada pembenahan dari aplikasi LAPOR. Seperti halnya sistem penilaian tadi.

Akan tetapi, sebelum menuju ke sana yang perlu ditekankan menurutnya yakni keseriusan SKPD dalam memberi respon terhadap aduan yang masuk.

Sebab, dalam buku catatannya, yang selalu menjadi perhatian pihaknya yakni ada sebagian SKPD memberi respon atau jawaban yang masih bersifat mengambang. Dalam artian, jawaban yang diberikan belum final.

“Misalnya ketika ada aduan masuk dijawab “terimakasih, aduan akan segera kami tindak lanjuti” ini yang saya maksud jawabannya mengambang,” jelasnya.

Jawaban semacam ini menurutnya tidak perlu dilakukan. Sebab disamping belum bersifat final, juga akan berpengaruh terhadap laporan penyelesaian yang ada di aplikasi. “Jadi seolah aduan sudah selesai. Padahal belum,” katanya.

Selain itu, dia juga meminta kepada SKPD yang memberikan respon agar seyogianya menyertakan bukti dukung dalam memberikan tanggapan, misalnya foto. Sebagai bukti memang benar bahwa permasalahan yang diadukan sudah terselesaikan.

Hal lain yang menjadi catatan yakni soal adanya aplikasi pengaduan milik masing-masing SKPD. Novri berharap sebagian aplikasi itu bisa segera diintegrasikan dengan portal LAPOR. Supaya data aduan masuk untuk pemkot bisa direkapitulasi secara keseluruhan.

Kemudian, dari data yang terhimpun LAPOR Banjarmasin sejak Januari hingga Juni, sudah ada 361 aduan yang masuk. Novri mengklaim bahwa dari angka tersebut 90 persen lebih aduan sudah direspon dan diselesaikan.

“Jadi masih ada sebelas diproses SKPD masing-masing. Dan  delapan ada yang belum diproses karena baru masuk,” pungkasnya.

Reporter: M Syahbani

Baca Juga :   Banjarmasin Persempit Jam Buka Warnet Game Online

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here