Ming. Apr 11th, 2021

Operasional TPA Regional Belum Pasti, Angkutan Sampah Pemkot Bakal Dialihfungsikan

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Sejak dibeli awal tahun lalu, lima unit truk angkutan sampah milik Pemkot Banjarmasin masih belum difungsikan.

Terparkir di belakang balai kota, armada yang dibeli menggunakan anggaran perubahan APBD kota 2018 seharga kurang lebih Rp1,75 miliar itu kini hanya ditutup terpal. Maklum pemkot memang tak punya lahan parkir yang mencukupi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin, Mukhyar mengatakan, lima unit truk tersebut dibeli untuk keperluan angkutan sampah ke TPA regional milik Pemprov Kalsel.

“Kemarin kami beli dari APBD perubahan 2018. Harganya kurang lebih Rp350 juta per unit,” ucapnya di balai kota belum lama tadi.

DLH hingga kini masih menunggu kepastian kapan TPA yang masuk dalam program Banjar Bakula itu beroperasional. Mengingat sesuai MoU antara pemkot dan pemprov pada 2018, TPA itu akan beroperasi awal 2019.

“Tapi sampai sekarang masih belum juga. Kami sempat menyampaikan surat, katanya awal Maret. Setelah ditunggu-tunggu hingga Maret hampir berakhir masih tak ada kabar,” jelas Mukhyar.

Akibat belum adanya kepastian itu, DLH berencana banting setir. Armada itu akan
dialihfungsikan guna peremajaan angkutan sampah di kota. Mengingat angkutan milik kota juga sudah banyak yang uzur.

“Pembelian angkutan ini sebenarnya tak jadi masalah. Karena kalau dipakai untuk kota juga masih belum cukup. Di kota banyak angkutan yang sudah tua. Misal yang dibeli tahun 2000,” katanya.

Kendati demikian, alih fungsi sebenarnya bukanlah solusi terbaik ujar Mukhyar. Sebab, jika itu dilakukan, tapi ternyata di tengah jalan TPA operasional. DLH terpaksa melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK).

Alasanya, jumlah personil angkutan sampah di kota dengan untuk TPA yang berada di Banjarbaru itu berbeda.

Dijelaskannya, untuk kota diperlukan lima petugas, satu sopir dan empat yang bongkar muat. Sedang untuk TPA hanya dua orang. “Ini yang menjadi berat. Tentu nanti akan ada pemecatan,” imbuhnya.

Untuk menghindari itu, DLH membuat kebijakan sebagai solusi menghindari PHK dengan tidak mengalihfungsikan kelima truk tersebut.

“Jadi hanya dua sampai tiga akan kami alihfungsikan untuk peremajaan. Sisanya sebelum TPA operasional kami gunakan untuk kegiatan situasional,” pungkasnya.

Reporter : M Syahbani

Editor : Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab : M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.