PA Batulicin Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

392
Penandatanganan zona integritas di Pengadilan Agama Batulicin, Selasa (19/12/2017). Redkal.com

KabarKalimantan, Batulicin – Pengadilan Agama (PA) Batulicin menandatangani piagam zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan piagam itu di Kantor PA Batulicin, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (19/12/2017).

Ketua PA Batulicin Drs. Syakhrani mengatakan, pencanangan zona integritas bertujuan menghindari korupsi di lingkup pengadilan agama. Syahkrani ingin tidak ada oknum yang berusaha menjatuhkan marwah Pengadilan Agama Batulicin.

“Maka dengan adanya penandatangan itu lembaga kami diharapkan benar-benar bersih dan terbebas dari perbuatan korupsi,” ucap Syakhrani.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Keuangan Pemkab Tanah Bumbu, Ir.H.Ridwan, merespons positif atas inisiatif PA Batulicin mencanangkan zona integritas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Meski meraih WTP itu relatif susah, namun lebih susah lagi mempertahankannya, untuk itu diperlukan dukungan dari semua pihak maupun kebersamaan dalam mencapai zona integritas tersebut,” kata Ridwan, yang mewakili Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.

Dia menambahkan, zona integritas itu sangat diperlukan dalam hal pelayanan publik. Sebab, Ridwan mengingatkan hakikat manusia tak ada merasa puas, maka diperlukan standar operasional prosedur (SOP) dalam hal pelayanan publik.

‘Catatannya pelayanan publik harus kita standarisasikan di masing masing zona integritas,”tandas Ridwan.

Adapun Wakil Ketua Pengadilan Agama Propinsi Kalimantan Selatan, H. Firdaus Akhmad, menuturkan aparat peradilan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan dalam keadaan apapapun. Menurut dia, lembaga peradilan harus independen dan bebas dari segala intervensi.

“Kemandirian lembaga peradilan harus dijaga sedemikian rupa sehinggga tidak berimbas kepada terwujudnya peradilan yang kongkalikong, karena ini sangat bertentangan dengan kode etik sebuah peradilan,”ujar Firdaus.

Ia menegaskan bahwa seorang hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim merupakan putusan yang mewakili Tuhan berdasarkan asas keadilan. Oleh sebab itu, kata Firdaus, keputusan hakim mesti berdasarkan iman, profesionalitas, dan integritas demi menghasilkan putusan berkeadilan.

“Kalau seorang hakim memutuskan namun bertentangan dengan hukum allah maka ia telah ingkar dengan allah dan tentu balasannya neraka. “tutupnya.

SLAMET RIYADI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here