Jum. Agu 7th, 2020

Paman Birin Dukung Program PTSL

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Belum adanya jaminan kepastian hukum atas hak milik tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Terkait hal tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor memberikan respon positif serta dukungan penuh mengingat masih banyak masyarakat atau pemilik tanah di Kalsel yang belum memiliki sertifikat atau legalitas atas tanahnya tersebut.

“Program kebijakan PTSL ini merupakan langkah strategis di sektor pertanahan kita Kalimantan Selatan. Tujuannya jelas untuk melindungi masyarakat dari persengketaan dan permasalahan tanah lainnya. Apapun itu, kalau untuk rakyat pasti akan kita berikan dukungan penuh,” kata Gubernur yang akrab disapa Paman Birin.

Paman Birin berharap, masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan untuk segera mendaftarkan tanahnya agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

“Ayo, segera daftarkan dan ikuti program PTSL ini agar tanah kita aman dan tidak terjadi sengketa di kemudian hari, dan yang paling penting adalah administrasi pertanahan kita menjadi lebih baik,” ucap Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Kalsel Alen Saputra mengatakan, metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yakni sandang, pangan, dan papan.

“Jadi, kalau masyarakat yang mau membuat sertifikat tanahnya, kita sertifikatkan. Kalau tidak mau ya paling tidak kita sudah ada datanya, pokoknya asal dia punya kemauan, sertifikatnya gratis tanpa dipungut biaya,” kata Alen.

Lanjutnya, untuk tahun 2020 pihaknya menargetkan 280.000 ribu bidang tanah di Kalsel sudah memiliki sertifikat. “Itu jumlah keseluruhan di 11 kabupaten/kota di Kalsel, untuk ukuran tidak ada batas maksimal yang penting tanah tersebut milik pribadi dan proses pembuatan paling lama satu tahun,” ucapnya.

Alen berharap, program PTSL dapat mewujudnyatakan pembangunan yang merata di Kalsel. “PTSL ini akan mempermudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota. Kami juga memastikan penerima sertifikat tepat sasaran, agar mereka bisa mengelola serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Kami juga akan terus bersinergi dengan pemerintah paerah dan penegak Hlhukum,” pungkas Alen.

Untuk diketahui, PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan  sertifikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Reporter: Syahri Ramadhan
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.