Paman Yani Tuntut Janji Kepala Bakeuda Kalsel Permudah Urusan Balik Nama

2 min read
1.179

KabarKalimantan, Batulicin – Rumitnya urusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) masih menjadi keluhan masyarakat di Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi pun menyoroti persoalan tersebut. Menurut yang ditemuinya di lapangan, masyarakat kesulitan menyelesaikan pembayaran tunggakan pajak.

“Urusan balik nama kendaraan itu diharapkan warga di sini setidaknya bisa balik lagi ke kabupaten. Tentu ini akan memudahkan mereka untuk membayar pajak, sehingga tidak menunggak lagi,” ujar Yani, usai melaksanakan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (11/10/2021) di Desa Persiapan Hidayah Makmur Tanah Bumbu.

Baca Juga :   Wabup Tanbu Hadiri Serah Terima Kepala UPPD Samsat Batulicin

Menurut Yani, penghalangnya adalah akses dan alur pelayanan, baik di tingkat kepolisian dan unit pelaksana pendapatan milik Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Terkait hal itu, Yani mengungkapkan jika dirinya masih memegang janji Kepala Bakeuda Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan soal ini.

Yani pun mengharapkan agar Kepala Bakeuda segera berkomunikasi dengan Dirlantas Polda Kalsel terkait agar bisa mengarahkan urusan BBN-KB ke tingkat kabupaten masing-masing.

“Mengingat jarak tempuh, bahkan belum lagi ongkosnya, itu harus dipikirkan juga, apalagi masa pandemi Covid-19,” cetus Yani.

Baca Juga :   Zairullah-Rusli akan Siapkan Program 10.000 Tenaga Kerja Baru

Sebagaimana diketahui, daerah pemilihan (dapil) enam yang meliputi Tanah Bumbu dan Kotabaru, memiliki masalah klasik untuk urusan administrasi, yaitu jarak.

“Bayangkan saja, dari Pulau Sembilan Kotabaru ke Banjarmasin sana, berapa hari waktu yang mereka tempuh menuju Polda. Setelah itu menginap lagi, belum biayanya. Tentu jadi beban. Bahkan, di Tanah Bumbu kasusnya juga sama,” tegasnya.

Demikian pula yang diakui Sekretaris Desa Persiapan Hidayah Makmur Rudi Hartono. Dia mengatakan, kesulitan atau kendala yang selama ini dirasakan warganya dalam mendukung pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Provinsi Kalsel adalah alur pelayanannya.

Baca Juga :   Wabup Tanbu Letakkan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Darul Hijrah 4

“Harapan kami ya seperti itu. Sistemnya dipermudah,” ujarnya.

Ia meminta, penyelesaian soal layanan di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalsel bisa dipindahkan kewenangannya ditingkat Polres kabupaten/kota di provinsi ini.

“Terkait balik nama tadi sekali lagi kami berharap dan mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Direktur Lalu Lintas yang tentunya melalui hasil dari negosiasi bersama Pemprov dan Paman Yani dari anggota Komisi II di DPRD Kalsel,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *