Pansus DPRD Prioritaskan Penyusunan Perda Kelembagaan Adat Dayak

2831

KabarKalimantan, Paringin – Pansus I DPRD Balangan berkesempatan menyampaikan laporan Propemperda 2019, yakni Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Balangan tentang Kelembagaan Adat Dayak.

Juru bicara Pansus I DPRD Balangan yang membidangi Raperda ini, Rusdiansyah dalam laporannya menyampaikan, pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Nah, mengingat pentingnya peranan Perda, kata Rudiansyah, maka dalam penyusunannya diperlukan Propemperda yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

“Melalui Propemperda ini lah, diharapkan pembentukan suatu peraturan daerah dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistimatis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukannya,” ujarnya.
Terkait Raperda kelembagaan adat ini, lanjut dia, sesuai dalam Kajian naskah akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Balangan tentang Kelembagaan Adat Dayak, yang menjadi dasar dalam pengajuan usulan karena masih adanya eksistensi masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Balangan. Sehingga menurutnya, perlu adanya pengakuan dari Pemda Kabupaten Balangan akan adanya eksistensi masyarakat Adat Dayak di Bumi Sanggam itu.

Baca Juga :   DPRD Balangan Minta Pemerintah Daerah Evaluasi Kinerja SOTK

“Melalui beberapa proses tahapan seperti studi banding ke Kabupaten Kapuas dan Kota Palangkaraya, hearing dialog bersama masyarakat Adat Dayak se-Kabupaten Balangan, dan juga menghadirkan Pusat Kajian Produk Hukum Daerah (PKPHD) Universitas Lambung Mangkurat sebagai mitra DPRD Balangan dan beberapa tahapan lainnya, maka Raperda ini bisa diselesaikan,” jelasnya.

Pihaknya pun berharap, Raperda ini dapat segara dijalankan oleh Pemkab Balangan sesuai dengan isi Raperdanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Balangan Mandan menyampaikan, apresiasi dan atensi terhadap DPRD Balangan dan Pemkab Balangan atas disetujuinya Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Balangan tentang Kelembagaan Adat Dayak itu.

“Kami sangat mengapresiasi atas disetujuinya Raperda ini. Ini menjadi sesuatu hal yang telah lama diinginkan oleh masyarakat adat yang ada di Kabupaten Balangan,” bebernya.

Hal senda juga disampaikan Kepala Adat Dayak Pitap Ali Udar. Namun demikian, pihaknya berharap, pemerintah daerah dan pihak terkait tidak berhenti sampai pada Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Balangan tentang Kelembagaan Adat Dayak ini saja. Sebab menurutnya, masih banyak hak masyarakat adat yang belum sepenuhnya dijamin undang-undang.

Baca Juga :   Sekretariat DPRD Balangan Berbenah Sambut Wakil Rakyat Terpilih 

“Kami berharap Raperda ini menjadi langkah awal untuk menjamin hak-hak masyarakat adat lainnya yang selama ini masih tidak didapat,” pungkasnya.

Reporter: FM Hidayatullah

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here