Pejabat Lelang Diminta Lebih Profesional

351

KabarKalimantan, Banjarmasin – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang (DJKN) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Joko Prihanto, mengatakan para pejabat lelang kelas I, pejabat lelang kelas II dan tim penilai, mesti melaksanakan tugas dengan taat asas.

Sebab, kata dia, lelang sebagai aktivitas jual beli yang harus dipertanggungjawabkan dengan mengacu aspek perdata, pidana, maupun ketatanegaraan. Selain itu, Joko berharap pejabat lelang kelas II agar lebih tertib administrasi dan tepat waktu dalam menyusun pelaporan.

Joko Prihanto bakal rutin memantau kinerja setiap pejabat lelang di bawah DJKN Kalselteng agar kerja lebih terukur.

“Teliti dalam melakukan verifikasi permohonan lelang dan pastikan lengkap dokumen persyaratannya. Karena begitu saudara menandatangani risalah lelang, argo resiko sudah mulai jalan sampai kapanpun,” kata Joko Prihanto saat melantik pejabat lelang kelas I, pejabat lelang kelas II dan penilai pemerintah Kanwil DJKN Kalselteng, melalui keterangan resmi yang diterima KabarKalimantan.

Adapun pelantikan para pejabat itu di KPKNL Palangkaraya, Kamis (10/8/2017). Joko mengingatkan, tugas penilai semakin berat ke depan. Apalagi momen yang paling dekat saat revaluasi aset BMN yang mesti dihitung ulang.

Itu sebabnya, Joko Prihanto meminta setiap sumber daya manusia meningkatkan kapasitas dan profesionalisme kerja. “Agar menghasilkan laporan penilaian yang akuntabel dan kredibel,” Joko melanjutkan.

Pelantikan itu menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan RI tentang pengangkatan pegawai sebagai pejabal lelang kelas I, pejabat lelang kelas II dan penilai. Untuk komposisi pejabat lelang lelas I dan penilai, mengambil dari para ASN di lingkungan Kanwil DJKN Kalselteng. Adapun pejabat lelang kelas II diambilkan dari profesi notaris, seperti Silvia Anggraeni (Muara Teweh, Kalteng) dan Wahyu Narulita (Banjarbaru, Kalsel).

Sekedar menambahkan, peran penting pejabat lelang dan penilai pemerintah sudah tidak diragukan lagi. pejabat lelang kelas I dan pejabat lelang kelas II sebagai ujung tombak pemerintah untuk menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa bea lelang.

Sementara para penilai sebagai ujung tombak pemerintah dalam penertiban aset negara dan membantu pemerintah daerah maupun BUMN/BUMD dalam merevaluasi aset.

Beres pelantikan, para pejabat baru dan pejabat lain di lingkungan DJKN Kalselteng mengikuti Focus Group Discussion dalam sosialisasi peraturan-peraturan lelang dan pembekalan terhadap pejabat lelang yang akan segera melaksanakan tugas.

Muhammad Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here