Rab. Jan 27th, 2021

Pembatasan Tugas Pers di DPRD Banjarmasin Memicu Kecurigaan

2 min read

Ilustrasi pekerja pers. Foto: Okezone

KabarKalimantan, Banjarmasin – kebijakan publik Kalsel Taufik Arbain menilai, aturan yang membatasi liputan wartawan di gedung dewan menunjukkan wakil rakyat terhormat seakan memiliki ‘ketakutan’ berlebih. Maklum, tempo hari hampir semua anggota DPRD Banjarmasin dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan, terkait kasus suap pemulusan Perda penyertaan modal PDAM Bandarmasih.

“Kalau setelah diperiksa KPK, mereka membatasi ruang gerak wartawan didewan, itu malah menimbulkan kecurigaan banyak yang disembunyikan anggota dewan. Apalagi, penyidikan KPK KPK belum tuntas,” katanya.

Ia mengaku merasa sangat lucu dengan lakon anggota dewan. Jika sebelumnya DPRD Banjarmasin yang membebaskan ruang wartawan melakukan peliputan, kini malah membatasi kebebasan pencari informasi untuk kepentingan masyarakat.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini menilai, kebijakan aturan ini juga bertentangan dengan good government, yang salah satunya menyangkut transparansi. “DPRD Banjarmasin telah melabrak transparansi dalam pemerintahan dengan membatasi ruang gerak wartawan,” ucapnya.

Semestinya, ujar Taufik, sebagai wakil rakyat mereka bisa memaknai keterbukaan informasi lebih jauh dibanding lembaga lain. “Dewan kan ‘penyambung lidah’ rakyat. Kalau tidak transparan, bagaimana mereka menjadi penyambung lidah rakyat yang baik,” jelasnya.

Menurut dia, kehadiran jurnalis di DPRD Banjarmasin sebenarnya sangat membantu anggota dewan mengomunikasikan segala aktivitas mereka kepada masyarakat.

“Dewan bisa menggunakan media untuk menunjukkan bukti kepada masyarakat, bahwa mereka tak terlibat kongkalikong dengan kasus yang sedang disidik KPK. Kalau mereka menutup ruang gerak wartawan, justru menimbulkan kecurigaan yang makin besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Taufik menilai, wakil rakyat di DPRD Banjarmasin harusnya menjadi teladan bagi anggota parlemen daerah lain di Kalsel. “Mereka berada di ibukota provinsi. Harusnya, mereka menjadi yang terhebat dengan menunjukkan teladan terbaik. Bukannya malah mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif,” katanya.

Plt Ketua DPRD Banjarmasin H Budi Wijaya memastikan, kebijakan ini memang diambil berdasarkan keputusan bersama saat rapat Banmus. Lucunya, beberapa anggota dewan yang duduk di Badan Musyawarah mengaku, tidak tahu dengan kebijakan ini. Budi nampak berang dengan sikap rekan-rekannya itu.

“Kebijakan ini merupakan masukan dari kawan-kawan. Kalau ada anggota Banmus yang mengatakan tidak tahu soal kebijakan itu, omong kosong,” katanya.

MUHAMMAD RIDHA

Catatan: Artikel berita di atas telah terbit di edisi cetak Kabar Kalimantan, Kamis (12/10/2017), berjudul: Pembatasan Wartawan Timbulkan Kecurigaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.