Pemilik Asli Menangkan Sidang Sengketa Lahan yang Diduduki PT Pertamina Kotabaru

2 min read
54

KabarKalimantan, Kotabaru – Pengadilan Negeri Kotabaru menggelar sidang gugatan lahan warga sebesar 7.600 meter yang dikuasai PT Pertamina Kotabaru sejak 1984 silam, Selasa (27/2/2018).

Pada sidang sengketa lahan yang dipimpin Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Darwanto yang didampingi dua hakim anggotanya membacakan dua putusan gugatan. Dalam gugatan tersebut, warga yang diwakili pengacaranya Tri Wahyudi Warman SH selaku penggugat meminta pihak Pertamina Kotabaru dan Pemerintah Kotabaru mengganti lahan yang selama ini diduduki Pertamina Kotabaru tersebut.

Dalam sidang gugatan tersebut, Darwanto membacakan dua putusan yakni putusan pertama dan sebagai tergugat pertama PT Pertamina kalah dalam gugatannya. Demikian pula yang diterima oleh tergugat kedua yaitu pemerintah Kotabaru.
Namun, dalam sidang sengketa lahan tersebut pihak PT Pertamina tidak hadir. Sementra tergugat kedua yakni Pemerintah Kabupaten Kotabaru diwakili oleh Kasubag Bantuan Hukum Hadlrami.

Baca Juga :   Ketersediaan Pangan di Kotabaru Cukup Hingga 6 Bulan

Tidak hanya membacakan gugatan kemenangan terhadap penggugat, Darwanto yang didampingi dua hakim anggota dan penitra juga membacakan putusan ganti rugi terhadap lahan 3.800 meter itu sebesar Rp 500 ribu per meternya dan ganti rugi tersebut harus di bayar oleh Pertamina Kotabaru dan Pemerintah Kotabaru.

Menanggapi kekalahan dalam gugatan sengketa lahan, Kasubag Bantuan Hukum Hadlrami SH saat diwawancarai awak media mengatakan akan melakukan banding dan juga akan melakukan mediasi kepada penggugat dalam kasus sengketa lahan tersebut.

Baca Juga :   BKSAD Tanah Bumbu Evakuasi Buaya Muara Tangkapan Anggota Lanal Kotabaru

Sementara itu, pengacara tergugat Tri Wahyudi Warman mengatakan, terimakasih atas dikabulkan dan dimenangkannya gugatan kliennya itu. “Klien saya ini memiliki lahan tersebut sejak tahun 1979, di sertefikat pada tahun 1982, ketika sertefikat itu timbul tiba-tiba pemerintah daerah Kotabaru mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah negara hingga diserahkanlah hibah ke Perusahaan Pertamina,” ujarnya.

Pada tahun 1984 pihak Pertamina melakukan pengurukan tanah di lahan tersebut setelah mendapatkan hibah dari pemerintah kotabaru. Sejak itu sudah dikomplain sampai tahun 2012 akhir. Karena tidak adanya itikad baik dari pihak pertamina dan pemerintah daerah kotabaru, pemilik tanah pun melakukan gugatan ke pengadilan negeri Kotabaru.

Baca Juga :   Bupati Didampingi Kepala Dinas PUPR Kotabaru Tinjau Jembatan Rusak di Desa Gendang Timburu

“Sebenarnya gugatan di pengadilan ini bukan jalan yang terbaik untuk kami, tapi kami hanya mecari kebenaran saja. Teryata, alhamdulillah putusan pengadilan negeri Kotabaru di dalam komplek pertamina itu ada tanah masyarakat yang belum dibebaskan dan kami lihat di data Badan Pertanahan Negara, mereka membangun di tanah milik masyarakat dan mereka pun tidak memiliki izin Hak Guna Bangunan,” tambahnya.

ARDIANSYAH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *