Sel. Mar 31st, 2020

Pemkab Balangan Sajikan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat

2 min read

KabarKalimantan, Paringin – Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya membenahi kinerjanya, terutama yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

Salah satunya dengan cara mendatangkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan sosialisasi kepada jajaran kepala SKPD mengenai pedoman penyelesaian sengketa informasi publik di Aula Benteng Tundakan, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Senin (26/11/2018).

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Samsul Rani mengatakan, sejak ada Komisi Informasi di Kalimantan Selatan, pihaknya banyak menerima aduan kasus menarik dari masyarakat. “Dari sekian banyak aduan yang masuk, ada dua kasus dari Kabupaten Balangan,” ujarnya.

Samsul mengungkapkan, kasus tersebut yakni tentang transparansi dana desa, dengan terlapor Kepala Desa Ju’uh pada akhirnya menghasilkan keputusan dokumen yang diminta pelapor bukan rahasia negara, sehingga informasi tersebut bisa dibuka untuk umum.

“Satu lagi soal perjalanan dinas yang dilakukan DPRD Balangan. Tapi yang ini tidak sampai sidang dan berhenti di mediasi karena pihak terlapor menyampaikan informasi yang dikehendaki pelapor,” lanjutnya.

Baca Juga :   Pemkab Balangan Gelar Musrenbang Penyusunan RKPD 2020

Sementara itu, Bupati Balangan H Ansharuddin menyatakan, keterbukaan informasi publik dan segala produk turunannya merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan, karena Pemerintah Kabupaten Balangan menerima amanah dari masyarakat.

“Saya minta kepada kepala SKPD maupun BLUD dan seluruh jajarannya untuk betul-betul mendukung penerapan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan. Jangan ada lagi sikap model lama atau alergi terhadap permintaan akan informasi,” tegasnya.

Ansharuddin menambahkan, dalam pemberian informasi ada mekanisme persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon. Karenanya, bila ada pihak yang mengaku LSM dan meminta informasi dengan niatan yang tidak baik dapat ditangkal. “Terbukti ada beberapa pihak yang mengaku LSM dan meminta informasi ternyata menghilang dengan sendirinya karena tidak bersedia mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.

Di penghujung sambutannya, Ansharuddin kembali menekankan kepada jajarannya untuk benar-benar menerapkan keterbukaan informasi publik, terutama soal anggaran. Karena menurutnya hal tersebut adalah salah satu metode untuk mencegah tindak pidana korupsi, menangkal berita palsu (hoax) dan mengarahkan Pemerintah Kabupaten Balangan kepada pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Baca Juga :   Balangan Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

“Lihat di desa-desa. Mereka menggunakan baliho untuk membeberkan penggunaan dana desa. Mestinya kita yang ada di pemerintahan lebih tinggi malu kalau dalam urusan transparansi saja kalah dengan pemerintah desa,” pungkasnya.

Selanjutnya acara sosialisasi pedoman penyelesaian sengketa informasi publik diisi dengan pemberian materi oleh anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, Tamliha Harun.(advetotial)

FM Hidayatullah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.