Pemkab Batola Terapkan Aturan Baru Honorarium dan Perjalanan Dinas

2 min read
81

KabarKalimantan, Marabahan – Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala H Abdul Manaf mengingatkan kepada BAPPEDA, BAPELITBANG dan BPKAD untuk memasukkan PP RI Nomor 33/2020 dalam susunan anggaran tahun 2021.

Hal itu disampaikannya saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Barito Kuala, Senin (2/3/2020).

Menurutnya, hal itu bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Baca Juga :   Batola Raih Penghargaan WTP 5 Kali Berturut-berturut

Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kepada Bappeda, Bapelitbang dan BPKAD saya harap dapat memasukkan PP ini dalam anggaran Daerah tahun 2020, PP ini terbit pada 20 Februari 2020 sehingga paling lambat tahun anggaran 2021 harus segera dilaksanakan,” terangnya.

Baca Juga :   DPRD dan Pemkab Batola Tetapkan Dua Raperda

Dijelaskannya, Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi pengeluaran daerah yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari, satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh SKPD yang belum menyelesaikan laporan keuangan agar mempercepat penyelesaian dan review oleh Inspektorat terhadap laporan.

Baca Juga :   Noormiliyani: Jangan Ragu Tegur Kades Menyimpang

Hal ini mengingat BPKAD harus menyusun laporan keuangan tepat waktu sesuai permintaan BPK. “Memasuki tahun ketiga pemerintahan ini, diharapkan seluruh ASN dapat meningkatkan kualitas, intensitas, langkah-langkah strategis berbagai perubahan dalam manajemen meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.

Reporter: Mahmud Shalihin

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *