Pemprov Kalsel Bakal Kawal Kinerja Bisnis BUMD Kalsel

2

KabarKalimantan, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus mengaawal dan mengevaluasi kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal tersebut disampaikan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H Abdul Haris Makkie dalam konfrensi pers terkait regulasi perekonomian, di Ruang Rapat Sekdaprov Kalsel Banjarbaru, Jumat (6/9/2019).

Abdul Haris mengatakan, Pemprov Kalsel sebagai pemegang saham di empat perusahaan BUMD sudah seharusnya melakukan monitoring sekaligus evaluasi kinerja dari perusahaan BUMD yakni Bank Kalsel, PT Jamkrida, PT Askrida, PT Bangun Banua.

“Tentu kami ingin melihat atau mendengarkan kinerja dari perusahaan itu, karena di sana ada penyertaan modal pemprov,” kata Haris.

Untuk itu, lanjut Haris, diperlukan adanya koordinasi serta evaluasi. Karena menurutnya tidak bisa langsung mengintervensi perusahaan tersebut lantaran masih menghormati undang-undang.

“Namun sebagai penanam saham paling tidak kita juga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan meminta pertanggungjawabannya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Haris mengatakan dari data pada Mei 2019, empat BUMD Kalsel yakni, Bank Kalsel deviden Pemerintah Provinsi Rp 20 290 miliar, PT Jamkrida Kalsel deviden Pemerintah Provinsi Rp 113,6 Juta, dan PT Askrida dan PT Bangun Banua deviden Pemerintah Provinsi Rp 0.

Namun dalam pengembangannya, deviden Pemerintah Provinsi sampai 5 September 2019 terdapat pertambahan penerimaan dari BUMD berdasarkan data RPUS tahun 2018 yakni, Bank Kalsel Deviden Pemerintah Provinsi Rp 20.290.068.766, PT Jamkrida Kalsel Deviden Pemerintah Provinsi Rp 239.425.953,  PT Askrida Deviden Pemerintah Provinsi Rp 350.497.740 dan PT Bangun Banua Deviden Pemerintah Provinsi Rp 828.276.527.

“Dapat dikatakan bahwa semua kinerja bisnis BUMD telah mampu memberikan penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk deviden,” ucap Haris.

Disamping itu, Haris juga telah memerintahkan di lingkup Asisten II Bidang Ekonomi untuk terus melakukan secara rutin evaluasi, sehingga setiap pergerakan atau ada persoalan yang dihadapi oleh manajemen di perusahaan BUMD itu bisa langsung dilakukan melakukan antisipasi, dan intervensi dalam batas-batas kewenangan sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut.

“Kita tidak akan membiarkan investasi yang kita tanamkan di perusahaan itu hanya memberikan beban psikologi dan anggaran bagi pemerintah. Kita akan dorong dan akan kawal ini, agar memberikan keuntungan lebih, memberikan peningkatan PAD dan tentunya akan berimbas kepada program dan kegiatan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkas Haris.

Dalam kesempatan tersebut juga sedang berlangsung monitoring sekaligus evaluasi mendengarkan paparan dari PT Ambapers yang merupakan anak perusahaan dari PT Bangun Banua.

Direktur Utama Pt Bangun Banua, Wisnadi saat dijumpai usai rapat tersebut mengatakan, dalam evaluasi tersebut Pemprov hanya meminta dan melihat pencapai target dari PT Bangun Banua telah sampai dimana.

“Tadi telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, ” kata Wisnadi.

Ia mengaku, adanya monitoring dan evaluasi Pemprov Kalsel seperti saat ini dapat membangkitkan perusahaan daerah. Karena menurutnya selama ini pembinaan atau monitoring seperti ini tidak ada.

“Dengan adanya campur tangan pemprov langsung ini, semoga dapat bangkit lagi semua perusahaan daerah. Jangan melempam lagi,” ucapnya.

Adapun jika ada perombakan tergantung pemegang saham dalam hal ini pemerintah. Karena Ia sebagai pengurus BUMD selalu siap untuk bekerja lebih baik dan memberikan yg terbaik.

“Jika penilaian masih kurang dan mungkin dinilai tidak mencapai target itu terserah pemegang saham,” pungkasnya.

Sekadar diketahui saham Pemprov Kalsel di PT Bangun Banua 93 persen dan sisanya Kabupaten Tanah Bumbu.

 

Reporter: Syahri Ramadhan

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here