Pemprov Kalsel Tagih Janji SILO Group

825

KabarKalimantan, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengejar komitmen Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) Group terkait pembangunan Jembatan Pulau Laut.

Mengacu data yang dipegang Pemprov Kalsel, SILO berjanji akan ikut berpartisipasi menyukseskan akses penghubung daratan Pulau Kalimantan dan Kotabaru jika ingin melakukan operasi produksi pertambangan batu bara.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Feedayen mengatakan, komitmen SILO ini tertuang dalam akta perjanjian yang ditandatangani perusahaan dengan Pemkab Kotabaru tahun 2010 silam. Bos SILO Group, Effendy Tios, dan Bupati Sjahrani Mataja langsung menyaksikan pembuatan akta tersebut di hadapan notaris Iwan Setiawan di Banjarmasin .

“Kita akan kejar terus, karena ini sudah komitmen dari mereka,” ujar Feedayen dalam jumpa pers yang bertajuk Ngupi Bareng Paman di Kantor Pemasaran Hasil Hutan, Jalan Gatot Subroto Banjarmasin, Senin (26/8/2019).

Baca Juga :   Pemprov Kalsel Tambah Penghargaan Nasional

Selain pembangunan Jembatan Pulau Laut tersebut, sesuai akta perjanjian, ada lima janji lainnya yang terus ditagih oleh Pemprov Kalsel, yakni SILO berkomitmen akan memakai hasil batu bara untuk PLTU, membangun smelter, membangun pelabuhan dengan kapasitas 30.000 ton, mendirikan instalasi pengolahan air bersih, dan serapan tenaga kerja lokal sebanyak 75 persen.

Ia mengakui, akta perjanjian tersebut tidak bakal mengikat di mata hukum. Namun, Feedayen dalam hal ini, Pemprov terus berusaha mencari celah agar enam komitmen yang telah dibuat oleh SILO Group bisa terealisasi.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, akan menawarkan pola perjanjian kerja sama (PKS) agar perjanjian ini bisa disepakati secara serius.

“Nantinya masyarakat, khususnya warga sekitar juga harus ikut menagih komitmen ini karena ini demi kepentingan mereka,” kata Fajar.

Baca Juga :   Pemprov Kalsel Bantu Peningkatan Kualitas RTLH

Fajar menambahkan, pekerjaan ini tentunya juga akan melibatkan Pemprov dan pemerintah pusat guna melancarkan pembangunan megaproyek Jembatan Pulau Laut.

“Di Balikpapan beberapa waktu lalu, kita sudah mengusulkan Jembatan Pulau Laut kembali sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Jadi nantinya pola pendanaan juga dibantu APBD, APBN, dan pihak luar yang sah,” kata Fajar.

Untuk diketahui, pembangunan Jembatan Pulau Laut sendiri dianggarkan senilai Rp 3,5 triliun dengan pembagian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang sudah menggelontorkan dana masing-masing sebesar Rp 250 miliar, dan Pemprov Kalsel sebanyak Rp 500 Miliar.

Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel, Roy Rozali Anwar menambahkan, jembatan dengan panjang 3,750 Kilometer itu ditargetkan selesai kurang lebih 3 tahun ke depan.

“Pastinya menggunakan APBD Kalsel dan APBN. Semoga lebih cepat selesai. Kita targetkan selama 3 tahun ke depan,” ucapnya.

Baca Juga :   Perjuangkan Hak Disabilitas, Yoyok Disambut Dingin di Balai Kota Banjarmasin

Ia menaruh harapan agar SILO Group bisa menyepakati komitmen tersebut, namun apabila PT Silo Group mengingkari komitmen tersebut, ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam memberikan penilaian.

“Kita pengen pemerintah nantinya SILO bisa melanjutkan pembangunan sesuai titik. Dan kami harap bisa menerima dalam bentuk barang (fisik jembatan). Nantinya bisa diserahkan ke Pemprov untuk difungsikan,” ujarnya.

Sejauh ini, Dinas PUPR Kalsel ikut serta membantu secara teknis. Kemudian, akan dilakukan audit dari lembaga independen. “Semoga cepat selesai, sesuai dengan rencana desain awal,” pungkasnya.

Reporter: Syahri Ramadhan
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here