Pendatang di Banjarmasin Diprediksi Meningkat, Dewan Minta Pemkot Tegakkan Perda

KabarKalimantan, Banjarmasin – Sebagai pusat perdagangan di Kalsel, Banjarmasin dinilai mempunyai daya tarik tersendiri. Buktinya, dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, ratusan warga telah mengajukan permohonan pindah ke Kota Seribu Sungai ini.

Melihat kondisi ini, Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, M Yamin menginginkan, melonjaknya pendatang ke kota ini dapat diantisipasi lebih dini oleh pemerintah setempat. Aturan bagi pendatang ini pun sudah tertuang di Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2013.

“Jangan sampai itu menjadi permasalahan baru, seperti meningkatnya pengangguran dan masalah sosial yang lain. Sesuaikan dengan Perda saja,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/6/2019).

Memang, diakui Yamin, Banjarmasin termasuk salah satu wilayah yang berpotensi besar untuk mengais rizki bagi masyarakat. Wajar saja mereka berbondong-bondong berdatangan ke kota ini dan mencoba peruntungan.

Baca Juga :   Haryadi Lelah, Sudah Tiga Tahun Bolak-balik Disdukcapil Perbarui KTP Sementara

“Kemungkinan sebagian dari mereka mengganggap di kota lebih mudah mendapatkan pekerjaan, tapi kenyatanya tidak seperti itu,” katanya.

Politikus Partai Gerindra ini pun mengimbau warga yang ingin mengadu nasib ke kota ini, agar membekali diri dengan kemampuan dan tujuan yang jelas. Paling tidak sudah ada pekerjaan yang menanti. Jangan sampai tujuan utama ingin mengubah nasi lebih baik, namun tidak memiliki skill yang mampuni.

“Ujung-ujungnya kalau tidak ada pekerjaan kan menganggur,” ucapnya.

Sementar itu, Kepala Disdukcapil Banjarmasin, Khairul Saleh mengungkapkan, hampir tiap bulan kurang lebih 300 warga pendatang tiba di kota ini. Ia pun mengakui, Pemkot Banjarmasin telah berupaya mengantisipasi pendatang melalui penegakkan  Perda. Namun kenyataan di lapangan berbeda, penerapan payung hukum itu terganjal sedikit kendala.

Pasalnya, lanjut Kahirul Saleh,  rata-rata pedatang umumnya membawa surat pindah dari daerah asal mereka. Sementara ketentuan soal itu belum diatur dalam undang-undang. Sehingga ketika mereka memohon untuk dibuatkan KK dan KTP tidak ada dasar bagi Disdukcapil untuk menolak.

Baca Juga :   Ribuan Surat Aduan Masuk Ke DPRD Banjarmasin

‘Terkecuali bagi pedatang yang tidak jelas dan tidak membawa surat pindah dari daerah asal, baru sanksi dan aturan Perda  bisa kita kenakan,” terangnya.

Reporter: Smara Aqdimul Azmi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here